lenterakalimantan.com, PULANG PISAU – Kewajiban pembayaran utang tahun anggaran 2025 menjadi salah satu perhatian utama DPRD Kabupaten Pulang Pisau dalam pembahasan perubahan APBD 2026. Total kewajiban tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp50 miliar berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (10/8/2026).
Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, mengatakan tidak seluruh kewajiban tersebut harus dibayarkan dalam waktu bersamaan. Karena itu, perlu dilakukan penelaahan untuk menentukan utang yang wajib segera diselesaikan dan yang masih memungkinkan untuk ditunda.
“Total secara keseluruhan hampir Rp50 miliar, tetapi ada yang sifatnya masih bisa ditunda dan ada yang memang wajib dibayar. Nanti kita lihat lagi berapa yang memang wajib dibayar,” kata Tandean di Pulang Pisau, Senin.
Ia menjelaskan, kondisi fiskal daerah saat ini masih menghadapi tekanan, terutama dalam memenuhi kebutuhan belanja rutin. Bahkan, penyusunan APBD murni 2026 sebelumnya dilakukan dengan kondisi anggaran berimbang, tetapi belum memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai untuk dua bulan.
Menurutnya, pembahasan perubahan APBD harus dilakukan secara cermat oleh pihak eksekutif dan legislatif dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan keuangan daerah. Hal ini diperlukan agar kewajiban yang harus diselesaikan tidak mengganggu keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan publik.
Tandean juga berharap pemerintah pusat memberikan dukungan penguatan fiskal kepada daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan keuangan. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk mengurangi tekanan terhadap APBD, khususnya dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Ia menyebutkan, pemerintah pusat berencana mengalokasikan anggaran hingga Rp20,5 triliun untuk membantu pembiayaan belanja pegawai di daerah yang dinilai belum memiliki kemampuan fiskal memadai, terutama untuk memenuhi kebutuhan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Pemerintah pusat mengalokasikan mencapai Rp20,5 triliun khusus untuk membiayai belanja pegawai yang memang masih dianggap daerah tidak punya kemampuan untuk membayar pegawai, khususnya PPPK,” ujarnya.
Tandean berharap dukungan anggaran tersebut dapat segera direalisasikan sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih luas dalam menyusun perubahan APBD 2026.
Sebaliknya, apabila penguatan fiskal dari pemerintah pusat belum terealisasi, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan efisiensi terhadap sejumlah program dan kegiatan yang telah direncanakan agar kondisi keuangan daerah tetap terjaga.
