lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat melalui sistem SP4N-LAPOR!. Salah satunya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan yang dirangkai dengan Sosialisasi Keamanan Informasi di Aula Linggangan DPRD Kota Banjarbaru, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Diskominfo Kota Banjarbaru, Ahmad Syarief Nizami, mewakili Kepala Diskominfo, Muhammad Agus Adrian. Turut hadir Kepala Bidang Komunikasi Ahmad Mawardi, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Wijaya Kesuma beserta tim, serta puluhan petugas pengelola pengaduan dari berbagai perangkat daerah.
Dalam sambutan Kepala Diskominfo yang dibacakannya, Ahmad Syarief Nizami menegaskan bahwa pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap laporan yang disampaikan warga harus menjadi sumber informasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
“Keberhasilan pengelolaan SP4N-LAPOR! tidak hanya diukur dari jumlah laporan yang masuk, tetapi juga dari kecepatan, ketepatan, dan kualitas tindak lanjut yang diberikan,” ujarnya.
Ia mengingatkan para admin dan pejabat penghubung agar tidak hanya bertugas menerima dan meneruskan laporan, tetapi juga aktif memantau proses penanganannya hingga tuntas.
Menurutnya, setiap perkembangan penanganan pengaduan harus diperbarui melalui aplikasi, termasuk memberikan tanggapan kepada pelapor apabila terdapat balasan atau informasi tambahan dari masyarakat. Dengan demikian, laporan yang telah ditangani di lapangan tidak tetap tercatat dalam status proses.
Selain itu, para pengelola pengaduan diminta mengoptimalkan fitur Form Manual pada aplikasi SP4N-LAPOR!. Fitur tersebut memungkinkan laporan masyarakat yang diterima melalui saluran lain, seperti tatap muka, telepon, WhatsApp, maupun media sosial, untuk diinput ke dalam sistem sehingga seluruh pengaduan dapat terdokumentasi secara terintegrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Syarief Nizami juga mengajak seluruh perangkat daerah bersinergi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam penilaian tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026.
Penilaian tersebut mencakup tiga indikator utama. Pertama, jumlah pengaduan dengan bobot 50 persen. Kedua, kecepatan tindak lanjut dengan bobot 40 persen dan target rata-rata maksimal tiga hari kerja. Ketiga, performa pengelolaan pengaduan dengan bobot 10 persen yang meliputi kelengkapan regulasi, surat keputusan tim, standar operasional prosedur (SOP), maklumat pelayanan, inovasi, hingga publikasi.
Sejalan dengan peningkatan kualitas layanan, sosialisasi keamanan informasi juga menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Para admin diingatkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pelapor, terutama ketika menangani pengaduan yang menggunakan fitur rahasia.
“Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab petugas teknologi informasi, tetapi tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Bimtek tersebut juga mengacu pada pembaruan regulasi melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2026 tentang SP4N. Kegiatan ini diikuti sebanyak 145 pejabat penghubung dan dilaksanakan dalam dua sesi.
Sesi pertama berlangsung Senin (16/11/2026), dengan peserta dari 32 SKPD, kecamatan, 20 kelurahan, serta PTAM Intan Banjar.
Sementara itu, sesi kedua dijadwalkan pada Kamis (19/11/2026), dengan peserta dari 10 puskesmas, 68 sekolah dasar negeri (SDN), dan 14 sekolah menengah pertama negeri (SMPN) se-Kota Banjarbaru.
Melalui kegiatan tersebut, Diskominfo Banjarbaru berharap kapasitas para pengelola pengaduan semakin meningkat dan mekanisme penanganan laporan menjadi lebih seragam. Dengan demikian, pelayanan publik dapat semakin responsif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
Editor : Tim Redaksi


