Oleh: Favi Aditya Ikhsan M.Med.Kom (Pemerhati Sosial dan Politik)
TULISAN ini hanya refleksi saja, bukan bentuk mengajari apalagi menggurui. Saya mencoba melihat dari sisi yang lebih (nyata) saja dalam melihat kontestasi politik tersebut. Agar menarik dan diskusi ini lebih focus, maka saya mencoba mengurai pada konteks kontestasi pilkada seiring judul artikel ini (kenyataan) dalam politik sisi empiriknya.
Dalam perhelatan pertarungan politik entah itu di Pilpres, Pilkada, Pileg hingga Pilkades tak lepas dari persoalan isu politik uang ketika persaingan berlangsung. Politik uang seringkali digemborkan disaat kontestasi politik oleh rival masing-masing biasanya. Benarkah politik uang ada?
Dari beberapa amatan saya yang dhaif ini jika dipandang secara perspektif “hakikat” maka saya melihat sisi lebih dalam dari persoalan politik uang. Hal itu tidak ada, yang ada hanya output investasi sosial atas perilaku politik dari si calon yang sudah lama ter-image hingga pilihan publik bisa mengarah ke salah satu kandidat yang berujung menjadi pemenang atas investasi sosial yang telah dilakukannya.
Tetapi di satu sisi, kalau dari perspektif “formalistik” ketika terjadi transaksi antara uang si calon dan pemilik suara, maka konon itulah peristiwa politik uang, tinggal siapa penafsirnya yang menetapkan bahwa itu peristiwa politik uang dari ilustrasi tersebut. Dan nyatanya eksekusi penangkapan pelaku secara langsung atau mendapatkan barang bukti atas peristiwa politik uang dalam kontestasi politik itu cukup sulit dibuktikan karena banyak perspektif “ujar bin ujar” di lapangan yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum akhirnya berujung kebiasan.
Apalagi ketika kita harus berhadapan pada masa pileg yang ratusan calon menjadi peserta pemilu dari semua parpol, sangat sulit mendeteksi hal itu jika dibenturkan dengan perspektif “formalistik” tersebut, dengan anggapan peristiwa politik uang maka bisa saja terjadinya investasi sosial yang sudah lama dilakukan oleh si calon atas konstituennya hingga tidak sulit si calon mengarahkan dukungan agar ia terpilih dan meraih kemenangan.
Artinya makna politik uang mungkin saja sudah bergeser maknanya dewasa ini, bukan lagi soal “transaksi” di hari H saja, tapi sudah lama transaksi sosial dilakukan oleh para calon dan berakhir pada keterpilihan.
Dalam pertarungan politik ini ujungnya soal mengkonstruksikan image positif ke si calon dan berakhir pada kepercayaan publik atas persepsi terhadap calon dan adanya sikap konstituen untuk memilih si calon, pastinya dalam konteks ini si calon kudu punya “modal” dari awal pertarungan.
Saya mencoba memahami secara fakta terkait soal politik uang di lapangan bahwa hakikatnya berpolitik itu perlu modal dan sedangkan politik uang dalam makna “hakikat” ialah bisa menjadi bermakna stimulan strategi untuk mendekati konstituen dan itu “modal” agar mengkonstruksi kepercayaan publik atas si calon.
Sederhana saja dalam melakukan personal branding misal, di tahap ini si calon melakukan fase bagaimana memberikan image agar melekat di tiap persepsi konstituen apakah sebagai orang yang ringan tangan (suka membantu) atau cuma ahli retorika saja. Tentu, menjadi hal penting si calon mengkonstruksi persepsi publik dan permodalan menjadi bagian yang harus dipersiapkan dalam menggarap pencitraan politik di fase awal karena kesan pada pandangan pertama itu juga menjadi faktor penentu dalam kontestasi politik walau fase itu harus dikawal hingga tuntas.
Realitasnya dalam berpolitik praktis saat ini spekulasinya sangat tinggi sekalipun sudah berinvestasi sosial bisa saja tidak terpilih, atau hanya menggunakan strategi menunggu di hari H dengan metode “serangan fajar” bisa juga kemungkinan tidak terpilih karena daulat rakyat atas memilih pemimpin menjadi otoritas masing-masing diantara konstituen tidak bisa didikte oleh siapapun.
Kadang si calon sudah membantu hajatan kelompok masyarakat dengan “sesuatu” bisa saja diujung waktu berubah begitu sebaliknya si calon hanya bergerak untuk menyelesaikan diujung dengan dalih memberi oleh-oleh/kenang-kenangan ke pemilik suara kemungkinan tak terpilih juga besar, sebab calon itu tidak dikenal misalnya. Apalagi hanya “bermain” diujung waktu kemungkinan-kemungkinan untuk menang saya pastikan di bawah 20 %.
Artinya apa, semua calon yang bertarung di kontestasi politik hakikatnya mereka berada dalam ketidakpastian kecuali pemetaan strategi yang pas dan sistematisasi yang telah dilakukan akan berujung pada kemenangan.
Kembali ke kajian di atas, pemaknaan politik uang di masa dewasa ini menurut saya modelnya sudah bergeser bahwa siapapun ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah maka penekanan awal ialah soal “modal” untuk bergerak, ya, modal uang dan modal sosial. Dua point ini menjadi titik mulai ketika harus bertarung menjadi kepala daerah. Si calon harus berinvestasi sosial jauh-jauh hari terhadap publik sebagai upaya dan strategi persuasifnya ke konstituennya apa-apa yang harus dilakukan untuk menanamkan kepercayaan publik terhadap dirinya. Tentunya tak instan, dengan adanya investasi sosial yang dilakukan si calon maka juga membentuk habbit yang melahirkan perilaku politik si calon yang akan berefek pada stigma positif atas si calon melalui konstruksi persepsi publik melalui rutinitas habit si calon dalam mengkonstruksi investasi sosialnya.
Semua itu dilakukan dengan dasar “modal” sebagai penggerak bukan dengan “retorika” pastinya. Ditambah peran media konvensional atau media sosial sangat penting untuk memberikan framing positif atas hal itu dalam mengawal image si calon tersebut hingga akhir.
Investasi sosial yang kerap harus dilakukan si calon ialah sederhana saja misal memborong/mentraktir makanan disaat pergi ke pasar atau ke warung bertemu masyarakat saat di lapangan dengan kemampuan “modal” yang dimiliki tanpa ada embel-embel dengan meminta memilih dulu, maka lakukanlah.
Sebagai upaya persuasif atau pendekatan si calon dengan membantu fasilitasi kelompok masyarakat disaat ada warga yang mengalami kesulitan atau terkena musibah maka turunkanlah bantuan langsung agar masyarakat merasakan kehadiran si calon tentunya ini bagian dari ikhtiar politik untuk menarik hati publik dan banyak hal yang bisa dilakukan barang tentu modal juga menjadi penentu disitu. Bagi si calon ini juga upaya mengkonstruksi kepercayaan publik, dan tahap ini menjadi penting sekali lagi dilakukan sekali lagi bukan dalam jangka waktu pendek baru bergerak tapi ada jeda sebelum jelang pertarungan politik dimulai upaya itu sudah dilakukan jauh hari oleh si calon.
Calon kepala daerah jika hanya mengandalkan jualan ide sebagai komoditas politiknya dan bikin janji-janji apa yang nanti dilakukan, tentunya praktik politik model seperti ini belakangan menurut amatan saya hal ini sudah kurang relevan lagi dalam menarik kepercayaan konstituen apalagi meraih kemenangan. Bagi konstituen sederhana saja apa yang dihadapan mata dulu apa yang ada dalam (kenyataan) dulu difasilitasi dan diberi solusi, Inilah politik (kenyataan) yang harus dijawab si calon agar nanti ketika duduk menjadi pemimpin habit sebelum pilkada dan ketika sudah berkuasa tidak sulit menyesuaikan begitu kompleksnya melihat persoalan ditiap daerah apa yang menjadi keinginan konstituen mampu dieksekusi dari kebijakan yang dibuat ketika memimpin.
Pasti tentu, si calon juga bukan “alat pemuas” selama bertarung dengan wajib memfasilitasi tidak seperti itu tetapi catatan penting ialah dalam berinvestasi sosial yang perlu dilakukan oleh seorang si calon harus bersentuhan dengan konstituen dengan kurun waktu yang relatif lama sebelum memasuki masa pilkada dan sudah melakukan gerakan-gerakan investasi sosial yang baik. Jika ini dilakukan secara berkesinambungan maka pemetaan suara sudah nampak hilalnya disaat timses mengawal suara ke TPS karena konstruksi pesan atas kepercayaan publik ke calon sudah ketemu.
Tidak sedikit calon kepala daerah kurang peka dalam membaca situasi hingga distrust publik berubah, banyak calon dadakan pragmatis yang berujung kepada permainan fitnah politik dan benturan opini-opini yang belum jelas kebenarannya dan partisipasi publik terhadap pilkada hanya persoalan konflik opini saja. Ditambah tak heran anggapan publik si calon datang ketika mau pilkada saja, artinya berbuat sesuatu dengan jangka yang cukup lama dan yang sudah teruji secara sosial jauh lebih satu tingkat modal awal bagi si calon dalam menghadapi pertarungan dibanding si calon lain yang mungkin hanya bergerak setelah mendaftar.
Permainan isu yang benar dan pencitraan di media yang tepat dengan mengkonstruksi pesan atas image si calon secara positif, memiliki modal sosial yang dilakukan si calon tentunya dalam modal sosial tidak dengan sesuatu yang “kosong” pula dihadapan publik menjadi point penting, ditambah ringan tangan mudah membantu terhadap masyarakat menjadi point-point yang kudu dilakukan agar bisa memenangkan pertarungan politik tanpa harus bermain api pada area negative campaign atau black campaign. Biasanya calon yang bermain di wilayah itu nampak investasi sosial yang dilakukannya lebih minimalis dibanding yang calon lain hingga publik diberikan kesan soal pertarungan hanya pertarungan opini yang tak kunjung selesai hingga substansi “pesta demokrasi” terlewati yang semestinya masyarakat bisa melalui dengan bersuka cita dengan hadirnya calon-calon tersebut.
Dan point akhirnya ialah kutipan berikut, sebagai orang yang beriman ketika ditetapkan menjadi calon pada kontestasi politik maka si calon harus sadar semenjak dini atas ketentuan-Nya, siapa yg menjadi pemimpin lahir dari sebuah proses kontestasi kalah atau menang itu semua sudah tertulis di lauhul mahfudz.
Artinya si calon harus bisa belajar menerima semenjak dini, ini hanya sebuah “permainan” yang Tuhan berikan di dunia jadi jangan tegang cukup ikhtiari dengan baik dan bertulus ria tanpa merebut kekuasaan melakukan serba kehalalan cara hingga lupa akan pertanggung jawaban di hadirat Nya kelak, Wallahualam.***
