BANJARBARU – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Zulfa Asma Vikra SH.MH mengatakan selama ini banyak masyarakat Kalimantan Selatan yang mengalami persoalan hukum namun tidak dibawa ke jalur hukum.
Alasannya karena tidak mampu untuk menyewa pengacara dan mereka takut hanya sia-sia membawa ke jalur hukum sebab akan kalah, lantaran terbentur biaya tadi.
“Inilah alasan mengapa kami mendorong membuat peraturan daerah tentang pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin,”kata Zulfa, di hadapan puluhan masyarakat, Dalam Acara Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin di Aula Kantor Kecamatan Liang Anggang, Selasa (22/3)2022).
“Nah, Sekarang ini kita sudah memiliki peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 10 tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Perda ini terbaik nomor tiga se Indonesia dan mendapatkan penghargaan dari presiden. Perda ini pula menjawab atas banyak keluhan masyarakat yang tidak mampu menyewa pengacara,”.
Apalagi sebut dia dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality before the law) alias semua orang sama di depan hukum
Jadi masyarakat Kalimantan Selatan, tidak perlu khawatir lagi soal biaya. Apabila ingin mencari keadilan atas perkara yang dialami. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan membantu secara gratis semua perkara.
“Kecuali 4 persoalan hukum yang tidak dapat bantuan hukum, yakni terlibat kasus Narkoba, Korupsi, Teroris dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Itu perkara tidak mendapatkan bantuan hukum gratis di,”sebut Zulfa begitu Politisi Partai Demokrat ini disapa.
Dia menegaskan yang mendapat bantuan hukum gratis ini adalah warga, ber KTP di Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Dengan melengkapi syarat lain seperti mencantumkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, lurah atau kartu PKH, Kartu Perlindungan Sosial, kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi maupun daerah.
Pemohon dapat datang langsung ke biro hukum Provinsi Kalimantan Selatan atau ke pos bantuan hukum terdekat. Dengan membawa dokumen berkenaan dengan perkara serta dokumen penyerta.
Ia bilang Masyarakat yang mendapat bantuan hukum gratis ini akan didampingi pengacara dari LKBH yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Masyarakat yang mendapat bantuan hukum gratis akan dibantu sampai perkaranya selesai atau Inkrah,”tandasnya.
Dalam Sosialisasi Pemberian Bantuan Hukum Gratis juga menghadirkan tiga Narasumber kompeten di bidangnya diantaranya Tri Sudjoko, SH,. MH dari Kejati Kalsel, Masrudi Muchtar Pakar Hukum dan Dekan Universitas Achmad Yani (Uvaya Banjarmasin) serta Edi Gutomo SH Posbakumadin Banjarbaru.
