lenterakalimantan.com, MUARA TEWEH – Dalam Rangka percepatan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kinerja SKPD dalam pelayanan, Bupati H Nadalsyah menyampaikan delapan poin yang harus ditindaklanjuti SKPD Pemkab Barut.
Delapan poin itu meliputi, pertama semua satuan perangkat daerah (SKPD) dapat berperan secara aktif agar inflasi dapat terkendali, kedua menyelesaikan LPPD, LKPJ dan Laporan SPM tahun anggaran 2022.
Ketiga melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) menjadi program SPM menjadi program prioritas perencanaan daerah, keempat segera menyerahkan laporan kinerja instansi pemerintah atau LAKIP,
Kelima, Kepada Kepala PD yang memangku jabatan strategis para pengelola anggaran serta panitia pengadaan barang dan jasa agar segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN)dan Laporan Kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN).
Keenam, menyelesaikan pengisian data terkait dengan persyaratan pembayaran TPP ASN tahun 2023, ketujuh perangkat daerah dapat mengimplementasikan Core Value ” Berakhlak” dan Employee Branding ” Bangga melayani bangsa” dengan baik dan kedelapan kepada seluruh camat dan kepala desa bisa mempercepat penyelesaian batas desa di wilayah masing-masing sampai tahun 2023.
“Dalam mewujudkan Hal tersebut peningkatan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan harus pula sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,” kata Bupati, (6/2/2023).
Selain itu, SKPD harus mampu mewujudkan pemahaman dan soliditas jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara di dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemerintahan pembangunan Kemasyarakatan.
“Yang tidak kalah penting harus memahami arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas,” tandasnya.
