lenterakalimantan.com, PELAIHARI – Ketua Komisi II DPRD Tanah Laut (Tala) H Junaidi mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat kerja (raker) bersama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) setempat.
Raker membahas terkait hasil kerja 2023 dan rencana kerja 2024, serta hal lainnya yang dirasakan oleh petani.
Raker Komisi II DPRD Tala dilaksanakan di ruang Paripurna Dewan pada Rabu (3/1/2024) lalu.
Menurutnya, disampaikan pihak Distanhorbun Tala terkait realisasi luas tanam padi seluas 32.000 hektare, dengan produksi sebanyak 147.000 ton.
Sedangkan, yang terjadi fuso atau gagal panen sekitar 3.130 hektare, Sebagian besar disebabkan oleh kekeringan lahan.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, Distanhorbun Tala juga menerangkan, soal realisasi penyerapan pupuk subsidi oleh petani sebesar 83 %, jenis pupuk urea, 72%, dan jenis NPK dari alokasi sebanyak 18.000 ton.
“Di mana pupuk ini, diperuntukan bagi 9 komoditas tanaman pertanian padi, jagung, kedelai, cabai, kakao, kopi dan lainnya, tapi bukan jenis tanaman Karet dan Sawit,” katanya, Selasa (16/1/2024).
Junaidi menyebutkan, adapun realisasi anggaran pembelian pertanian 2023 sebesar 88% dari alokasi 41 miliar lebih. Distanhorbun Tala dalam rencana kerja 2024, merencanakan luas tanam padi 35.000 hektare dan dapat diharapkan paling tidak menghasilkan 130.000 ton gabah kering.
Ditambah dengan kebutuhan pupuk subsidi direncanakan sebanyak 19.000 ton. Namun yang dapat disetujui atau dialokasikan oleh pemerintah pusat hanya 7000 ton 37 % , lebih kecil dari alokasi 2023.
Ia menambahkan, pada 2024 juga di alokasikan anggaran untuk asuransi pertanian dengan lahan 2.000 hektare, yang sebelumnya 2023 hanya 1.000 hektare.
“ 2024 ini, insyaallah akan dibahas Raperda terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjaga fungsi lahan Pertanian sekitar 25.578, 97 hektare,” ujarnya.
Hal lain yang dibahas pada rapat kerja Komisi II kata Junaidi, yakni keluhan dan harapan para petani seperti waktu pedestrian pupuk yang terlambat.
Harapan bantuan bibit padi sesuai dengan karakter petani setempat. Adanya bantuan subsidi biaya pembelian pupuk dari APBD Tala. Apabila tahun 2024 subsidi pupuk dari pusat berkurang.
“DPRD memberikan saran pada rapat ke Distanhorbun, perencanaan bimbingan kepada kelompok lebih ditingkatkan, terutama perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi,’ katanya.
“Serta, pengawasan distribusi pupuk subsidi yang lebih ketat. Penyiapan bibit padi lokal sudah disertifikasi dan sesuai karakter petani di Tala, juga pemberian Insentif lebih baik nantinya bagi lahan termasuk dalam Perda LP2B,” pungkasnya.
