lenterakalimantan.com, TANJUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2025 tingkat kecamatan Bintang Ara, bertempat di Balai Seni dan Budaya Setyawati, Desa Bumi Makmur.
Dalam Musrenbang RKPD Tabalong tahun 2025 di Kecamatan Bintang Ara, terhimpun 117 usulan yang merupakan hasil Musrenbang dari 9 desa. Usulan tersebut terdiri dari 58 usulan atau 50 persen bidang infrastruktur, 25 usulan atau 21 persen bidang ekonomi, serta 34 usulan atau 29 persen bidang pelayanan publik.
Camat Bintang Ara, Mulyadi, menjelaskan bahwa dari seluruh usulan tersebut, terdapat 9 usulan prioritas, seperti pembangunan kantor kecamatan baru, pembangunan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bintang Ara dan Puskesmas Panaan, pembangunan siring jalan longsor di Desa Usih, pembangunan jembatan Kumap dan Sekuyah, pembangunan jalan menuju Dambung Raya, pembangunan jaringan listrik ke arah Dambung Raya, Hegarmanah, dan Misim, serta pengembangan lahan di Desa Bumi Makmur yang dicanangkan sebagai lokasi agrowisata.
“Tentunya kita berharap semua usulan tersebut nanti antara lintas sektor SKPD akan mengakomodir usulan-usulan kita nanti, baik PUPR, PERKIM, dan SKPD lainnya. Nah, tentunya kita berharap, semoga usulan-usulan tersebut dapat menyesuaikan dengan anggaran pemerintah kita yang ada,” ujar Mulyadi, Camat Bintang Ara.
Sementara itu, Plh Kepala Bappedalitbang Tabalong, Sujadi, menjelaskan bahwa usulan tersebut telah masuk dalam SIPD dan selanjutnya akan kembali dipilah pada kegiatan tri lateral desk.
“Mudah-mudahan nanti pada saatnya akan dilaksanakan kegiatan tri lateral desk, jadi 117 usulan itu akan dilakukan penajaman, mana yang menjadi skala prioritas untuk wilayah kecamatan Bintang Ara,” ujar Sujadi, Plh Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong.
Diketahui dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi acuan, di antaranya terkait pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, peningkatan pelayanan infrastruktur, peningkatan kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berketahanan bencana.
