lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka sehubungan dengan hasil penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi Kalsel Nomor: PRINT-120/O.3/Fd.2/02/2024 tanggal 01 Februari 2024, Rabu (6/3/2024).
Dikatakan Kasi Penkum Kejati Kalsel Yuni Priyono, tersangka berinisial HRY setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka maka selanjutnya dilakukan tindakan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Kalimantan Selatan Nomor : PRINT-265/O.3.5/Fd.2/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 untuk 20 (dua puluh) hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Martapura dari tanggal 6 Maret 2024 s.d 25 Maret 2024.
Menurutnya, modus atau cara penyimpangan yang dilakukan oleh HRY selaku calo untuk mencarikan nama-nama korban untuk dijadikan sebagai debitur kredit (keluarga, kerabat, tetangga dsb) dan memberikan tawaran uang kepada para korban (calon debitur) sebagai imbalan/ucapan terimakasih akan dipinjam namanya untuk pengajuan kredit di salah satu bank milik pemerintah yang berkisar dari Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-
“Calon debitur setuju atas tawaran tersebut dan menyerahkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga. Pelaku Calo dan Penopeng/Penempil Kredit menyediakan atau melengkapi syarat-syarat kredit seperti Surat Domisili, Surat Keterangan Usaha dan Agunan yang diragukan kebenarannya. Akibat daripada perbuatan melawan hukum/froud yang dilakukan oleh tersangka bersama-sama dengan tersangka HPH (sudah dilakukan penahanan sebelumnya dalam berkas perkara tersendiri) terdapat potensi kerugian negara kurang lebih senilai Rp. 6.592.723.270,” paparnya
Bahwa perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primer.
Kemudian dakwaan subsider pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
