Komisi III Minta Dinkes Barut Sampaikan Data Keaktifan Kepesertaan BPJS kepada Masyarakat Secara Proaktif

Anggota Komisi III DPRD Barito Utara (Barut), Hasrat, meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk proaktif jemput bola dan turun langsung ke desa-desa, kelurahan dan kecamatan. Foto: DPRD Barut
Anggota Komisi III DPRD Barito Utara (Barut), Hasrat, meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk proaktif jemput bola dan turun langsung ke desa-desa, kelurahan dan kecamatan. Foto: DPRD Barut

lenterakalimantan.com, MUARA TEWEH – Anggota Komisi III DPRD Barito Utara (Barut), Hasrat, meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk proaktif jemput bola dan turun langsung ke desa-desa, kelurahan dan kecamatan.

Hal itu untuk menyampaikan secara langsung data masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan ditanggung oleh pemerintah daerah terkait dengan masih aktif atau tidaknya.

Bacaan Lainnya

“Cek kembali dan sampaikan secara proaktif ke desa-desa, kelurahan dan kecamatan terkait daftar nama yang terdata pada kepesertaan BPJS yang ditanggung oleh pemerintah daerah, masih aktif atau tidak, sehingga nantinya masyarakat yang dari desa tidak bingung saat ingin berobat ke RSUD Muara Teweh kalau sudah tau bahwa BPJS mereka tidak aktif lagi,” ujar Hasrat dalam dengar pendapat terkait pelayanan kesehatan, Senin (3/6/2024).

Rapat dengar pendapat dipimpin oleh ketua DPRD Barut Hj Mery Rukaini di dampingi Wakil Ketua I, H Parmana Setiawan, dan dihadiri Staf Ahli Bupati, drg Dwi Agus Setijowati, Sekretaris Dinkes, Ruyanto.

Juga dihadiri Direktur RSUD Muara Teweh, dr Tiur Maida, Sekretaris BKPSDM, Ira Akhmadi, Kepala Kantor BPJS Cabang Muara Teweh, Achmadi Zainuddin dan Kepala Puskesmas se-Barito Utara, yang digelar di ruang rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh, Acmad Zainuddin menerangkan penduduk Kabupaten Barito Utara 98% sudah terdaftar, per 1 mei 2024 yang aktif sekitar 60%-61% namun per 1 juni 2024 ada penambahan peserta yang di daftarkan pemerintah daerah dengan persentase 76%-77% atau sekitar 124.000 jiwa yang aktif.

“Pemerintah Daerah bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PMD dan Dinas Dukcapil, apabila ada masyarakat yang tidak memiliki BPJS tidak perlu menunggu lama selama NIK KTP terdaftar di Dinas Dukcapil dan bisa langsung didaftarkan dan aktif sehingga bisa mendapatkan penjaminan pelayanan kesehatan,” tutup Zainuddin.

Dari RDP ini akhirnya dihasilkan 11 kesimpulan yang merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Hal itu melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana, sosialisasi dan pembenahan prosedur pelayanan kesehatan, penyediaan tenaga medis, serta dukungan anggaran yang memadai sudah kita sepakati bersama,” kata Mery.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *