lenterakalimantan.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkomitmen untuk menindak tegas pihak-pihak yang menghambat akses petani terhadap pupuk bersubsidi.
Pernyataan ini disampaikan Amran dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024). Dalam acara tersebut, sejumlah kepala desa mengeluhkan sulitnya distribusi pupuk yang berdampak pada petani di daerah mereka.
Merespons keluhan tersebut, Amran langsung berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, yang turut hadir. Rahmad pun mendukung langkah tegas terhadap para manajer atau distributor yang dianggap memperlambat penyaluran pupuk bersubsidi.
“Evaluasi terhadap 1.000 lebih distributor pupuk akan dilakukan, dan sekitar 10% dari mereka akan dievaluasi secara ketat,” ungkap Rahmad.
Amran juga memastikan bahwa pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok 1,7 juta ton pupuk hingga akhir tahun 2024. Namun, dirinya menyayangkan masih banyak petani yang belum mendapatkan akses atau informasi yang memadai terkait hal ini.
Untuk memudahkan petani, Amran menegaskan bahwa syarat pengambilan pupuk bersubsidi cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Kita harus memastikan pupuk ini sampai ke tangan petani yang membutuhkan, tanpa hambatan,” pungkas Amran.
