lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja teknis untuk membahas rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.
Kepala DPPPAKB Kalsel, Sri Mawarni, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan pentingnya peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
“Rapat kali ini membahas isu-isu strategis terkait pembangunan, dengan fokus pada prioritas nasional yang mencakup tujuh sektor utama. DPPPAKB sendiri berkomitmen menguatkan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak, serta hak penyandang disabilitas. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya memperhatikan sektor ekonomi, tapi juga menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif,” jelasnya, Senin (17/2/2025).
Dalam rapat tersebut, dua dari delapan astacita (prioritas pembangunan daerah) yang terhubung langsung dengan program DPPPAKB mendapat perhatian utama. Pertama adalah upaya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kedua adalah penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta peran perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan.
Sri Mawarni menambahkan, sebagai bagian dari RPJMD 2025-2029, Kalimantan Selatan berfokus pada visi KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera), yang juga menjadi acuan kegiatan DPPPAKB dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan anak. Kami akan berfokus pada misi pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia.
Selain itu, Kepala DPPPAKB Kalsel menyoroti beberapa janji kampanye kepala daerah terpilih yang juga sejalan dengan program-program DPPPAKB. Misalnya, salah satunya adalah mendorong pesantren modern terpadu, yang sudah mendapat perhatian khusus dari DPPPAKB dengan melakukan advokasi pendidikan ramah anak yang kini mulai diarahkan ke pondok pesantren.
Sri Mawarni juga mengungkapkan, bahwa janji kampanye terkait peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, dan jaminan sosial terhubung erat dengan program Kabupaten/Kota Ramah Anak (KLA), yang terus disosialisasikan untuk memastikan fasilitas kesehatan dan layanan ramah anak.
“Selain itu, kami juga sedang fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Salah satunya adalah pelatihan industri rumahan dan peningkatan ekonomi perempuan melalui pelatihan ecoenzym. Ini semua merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Sebagai langkah ke depan, DPPPAKB berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program yang telah ada serta menjadikannya sebagai prioritas utama, agar visi misi Gubernur Kalimantan Selatan dapat terwujud melalui penguatan peran perempuan dan anak dalam pembangunan daerah.
“Semua kegiatan ini tidak hanya berjalan secara rutin, tetapi kami pastikan akan terus diprioritaskan, mengacu pada visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
