lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyelenggarakan seminar nasional sebagai puncak Hari Pers Nasional di Kalimantan Selatan (Kalsel).
\Seminar yang bertajuk “Transformasi Publikasi Media Berbasis Birokrasi Digital untuk Pers Bertanggung Jawab” digelar di Neptunus Ballroom Lantai 3 Hotel Galaxy Banjarmasin pada Jum’at (7/2/2025).
Seminar ini dihadiri oleh 300 wartawan dari Kalsel, Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Utara (Kaltara). Selain itu, hadir pula akademisi, mahasiswa, umum dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI). Acara dimulai pada pukul 14.00 sampai dengan 17.00 Wita.
“Hari Pers Nasional di Kalsel semoga menjadi momen pengikat tali silaturahmi insan pers Indonesia,” harap Gubernur Kalsel, H Muhidin dalam sambutan tertulis yang dibacakan Administrasi Umum dan Sekretariat Provinsi Kalimantan Selatan, H Ahmad Bagiawan, membuka acara.
Sementara wartawan senior Suara Merdeka,Alogooth Putranto, memberikan pemantik dengan memaparkan menjamurnya jumlah media baik yang berizin dan tidak berizin tidak berimbang dengan kapasitas Dewan Pers dalam melakukan verifikasi.
Menurutnya, hal ini dilatarbelakangi Indonesia sebagai negara paling bebas dalam konteks pers di ASEAN.
“Pada tahun 2020 saja terdapat 8000 media online dan Dewan Pers baru menverifikasi sekitar 200-300,” ujarnya.
Keempat narasumber bergantian memaparkan materi. Pertama, Muhammad Faisal MP, selaku Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) periode 2023—2025 membuka dengan pebahasan birokrasi digital dan media relations.
Ia menekankan pola hubungan masyarakat yang baik adalah pola komunikasi digital. Dalam bagian humas suatu instansi, hal ini berarti menjalin media relations atau hubungan baik dengan wartawan, kalangan pers atau media massa,
Akan tetapi, ia mengimbau pada media yang diberi kebebasan karena faktor kedekatan atau tekanan politik rentan akan menjual nama kepala daerah dan menjadi tim sukses belaka.
“Bertumbuh suburnya pers di Indonesia dapat diimbangi dengan menciptakan ekosistem yang sehat agar tidak menjadi entitas bisnis yang menggandakan diri di kontrak yang akan rentan berpengaruh terhadap kualitas berita,” pungkasnya.
Pemaparan dilanjutkan oleh Sufyan Herbowo selaku Wakil Ketua Public Affairs Indonesia dengan judul Kolaborasi Multipihak Demi Mewujudkan Pers Indonesia yang lebih baik.
Sufyan menyoroti dualitas peran pers. Pers merupakan entitas independen, tidak seperti lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif yang dibiayai oleh negara. Pers juga sekaligus merupakan entitas perusahaan berbisnis.
Ia menyayangkan banyak pers terpaku pada aspek berita yang bagus dan berkualitas, akan tetapi aspek pengelolaan bisnis kurang diperhatikan.
“Misalnya, perusahaan besar memakai budget iklan besar agar media tidak memberitakan hal buruk. Profesionalisme menjadi tantangan masa kini dan menjadi PR kita semua untuk mewujudkan pers kritis dan berkualitas,” ujarnya.
Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Menjamin Jurnalisme Berkualitas, Dr Suprapto Sastraatmojo, menjelaskan media di Kalimantan terdaftar di Dewan Pers berjumlah 186 media, 98 di antaranya terverifikasi faktual (52,98%) dari 98 terverifikasi, 77 di antaranya (78,57%) media siber.
Di Kalsel saja, terdapat 58 media di antaranya 31 faktual atau sebesar 52,5%, 25 di antaranya media siber.
Suprapto menyoroti mudahnya mendirikan perusahaan media, apalagi ada kelompok bisnis yang memancing. Akan tetapi, ia menekankan pentingnya memainkan peranan wartawan professional.
“Kemitraan kerja sama pemerintah dan swasta bisa berjalan lebih langgeng jika perusahaan menerbitkan berita yang ditulis wartawan profesional, perusahaan memenuhi kode etik dan standar jurnalistik serta perusahaan menekankan standar kerja jurnalistik seperti verifikasi dan konfirmasi,” tuturnya.
Terakhir Penasihat Lembaga Konsultan Bantuan dan Penegakan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LKBPH PWI), Dr Zaki Anthony, membawakan materi Transformasi Publikasi Media Berbasis Digital. Ia menjelaskan transisi tantangan publikasi media.
Menurutnya, dulu tantangannya berupa sikap represif oleh pemerintah. Kini, kebebasan pers dimanfaatkan demi kepentingan pribadi dan kelompok ataupun mencapai posisi tertentu.
“Tantangannya adalah masyarakat per situ sendiri dan patuh terhadap kode etik, salah satu contohnya adalah menjamurnya media di tingkat kabupaten dan mengajukan dana publikasi ke pemerintah daerah,” tegasnya.
Paparan materi keempat narasumber tadi ditutup oleh sesi tanya jawab oleh moderator yang diikuti secara antusias oleh penanya dari berbagai latar belakang daerah dan instansi.
Seminar nasional yang bertemakan Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa ini rencananya akan dihelat selama dua hari pada 7-8 Februari 2024. Pelaksanaannya berada di dua tempat, di Neptunus Ballroom Lantai 3 Hotel Galaxy Banjarmasin dan Mahakam Convention Room Hotel Aria Barito.
