lenterakalimantan.com, PARINGIN – Pemerintah kabupaten, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APPKBPMD Balangan terus, mendorong transformasi digital di tingkat desa melalui peluncuran inovasi layanan data aparatur pemerintah desa (Ladapedes).
Inovasi ini hadir sebagai solusi atas permasalahan administrasi manual yang selama ini membebani aparatur desa, seperti pencatatan dalam buku besar dan penyimpanan berkas fisik yang menyulitkan pencarian data serta memperlambat proses pelayanan.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa, Renny Yudisthesia, menegaskan bahwa Ladapedes mampu mempercepat arus informasi, meningkatkan akurasi pendataan, serta memberikan kemudahan layanan secara daring.
“Ladapedes mempermudah pengumpulan data, penyampaian, dan pelaporan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan,” ujarnya, Senin (21/4/2025).
Sistem ini dirancang untuk mengelola berbagai data penting aparatur desa, mulai dari masa kerja, jabatan, mutasi, kekosongan posisi, data keluarga, pendidikan, kompetensi, layanan kesehatan, hingga masa bakti anggota BPD dan kepala desa.
Tak hanya itu, Ladapedes juga menjadi instrumen penting dalam mendukung proses pendaftaran dan pemberhentian kepesertaan JKN–BPJS bagi perangkat desa secara tertib, dan terdokumentasi.
Semua data disimpan dalam sistem terpusat yang mudah diperbarui dan dapat diakses kapan saja, mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Inovasi ini mendorong penataan administrasi yang rapi dan terstruktur. Seluruh proses tercatat secara digital, memudahkan proses audit dan pelacakan data,” tambah Renny.
Ladapedes juga menyediakan fitur konsultasi dan pembinaan bagi aparatur desa untuk menyelesaikan kendala administratif maupun teknis, sekaligus membentuk database perangkat desa yang terintegrasi sebagai rujukan resmi dalam kebijakan dan pembinaan di masa mendatang.
Dengan kehadiran Ladapedes, wajah administrasi desa kini lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang bersih, dan transparan.
Editor : RIAN
