lenterakalimantan.com, MARTAPURA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar melalui Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ekosda) menggelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Agrominapolitan. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bauntung, Rabu (28/5/2025).
Rapat dibuka langsung oleh Kepala Bidang Ekosda, Dedi Nurmadi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Rapat ini bertujuan menyebarluaskan implementasi program, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menyusun strategi tindak lanjut berdasarkan masukan dari berbagai pihak,” ujar Dedi.
Ia menyebutkan, terdapat tujuh desa yang menjadi lokasi pilot project, yaitu Desa Cindai Alus, Sungai Sipai, Pesayangan Barat, Tungkaran, Sungai Batang, Sungai Batang Ilir, dan Sungai Rangas Hambuku. Ketujuh desa tersebut dipilih karena memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan, namun juga menghadapi tantangan seperti banjir musiman dan persoalan pengelolaan lingkungan.
Dalam pemaparannya, Dedi juga menguraikan sejumlah kebutuhan perencanaan yang telah dirumuskan, seperti peningkatan infrastruktur dasar, pengelolaan limbah, penyediaan air bersih, dan penguatan kelembagaan desa. Kebutuhan ini disusun berdasarkan identifikasi potensi lokal dan persoalan aktual sebagai dasar penyusunan intervensi pembangunan berkelanjutan.
Salah satu poin penting dalam rapat tersebut adalah rekomendasi pembentukan Sentra Agrominapolitan Banjarbakula. Wilayah Martapura dan Martapura Barat dirancang sebagai pusat produk unggulan, seperti ikan patin dan padi siam. Strategi pengembangannya mencakup pembangunan pusat sortasi dan pengolahan, penguatan konektivitas antarwilayah, serta pelatihan hilirisasi produk bagi pelaku UMKM.
Tak hanya dari sisi ekonomi, program juga memuat aspek pelestarian budaya dan lingkungan. Tradisi lokal seperti Baayun Maulid, wisata berbasis sungai, serta penataan zona konservasi di sepadan Sungai Martapura menjadi bagian dari strategi terpadu. Infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan desa, sanitasi, dan penerangan jalan juga menjadi prioritas.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah instansi, antara lain Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, DKUMPP, Dinas Perhubungan, Disbudporapar, DPRKPLH, Dinas PUPRP, serta internal Bappedalitbang.
Diskusi yang berlangsung interaktif menghasilkan berbagai masukan strategis yang akan menjadi bahan evaluasi lanjutan. Pemerintah Kabupaten Banjar berharap melalui koordinasi ini, kawasan perdesaan dapat tumbuh mandiri, lestari, dan berdaya saing demi kesejahteraan masyarakat.
Editor : Tim Redaksi
