lenterakalimantan.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Dinas Pendidikan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) tingkat daerah di Aula Barakat, Martapura, Kamis (26/6/2025).
Rakor ini bertujuan menyatukan langkah antarinstansi untuk menanggulangi tingginya angka anak tidak sekolah di Kabupaten Banjar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar, HM Hilman, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Verifikasi dan Validasi Drop Out (Verval DO), Banjar mencatat jumlah ATS tertinggi di Kalimantan Selatan. Kondisi ini dipengaruhi banyaknya peserta pendidikan keagamaan nonformal yang tidak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga dikategorikan sebagai anak tidak sekolah.
“Kami sudah melakukan verifikasi dan validasi sejak 25 Mei 2025. Hasilnya, jumlah anak tidak sekolah menurun dari 12.000 menjadi 10.000. Ini menunjukkan sebagian besar dari mereka sebenarnya mengikuti pendidikan, namun belum tercatat secara resmi,” jelas Hilman.
Ia menambahkan, hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai strategi jangka panjang dalam penanganan ATS.
“Dengan perencanaan yang matang, kita optimistis 90 persen permasalahan bisa diatasi,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Hj Liana Penny, menyampaikan bahwa pembentukan Tim Koordinasi ATS ini merupakan yang pertama kali dilakukan. Tim ini diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh program lintas sektor agar penanganan ATS lebih terarah dan menyeluruh.
“Seluruh SKPD sudah berkontribusi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Namun, dengan adanya tim ini, koordinasi akan lebih optimal,” terang Liana.
Dinas Pendidikan Banjar juga bekerja sama dengan Baznas untuk membantu pengadaan perlengkapan sekolah dan seragam bagi anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, Pemkab Banjar menyiapkan bantuan personal didik guna mendukung kebutuhan belajar anak-anak yang kembali ke sekolah formal.
Rakor dihadiri perwakilan SKPD, Forkopimda, kecamatan, dan Perumda. Kegiatan ini juga menghadirkan pemaparan dari Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Selatan, Yuli Haryanto, serta Kepala Disdik Banjar.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan pembentukan Tim Koordinasi Penanganan ATS oleh Sekda Banjar HM Hilman dan Kepala BPMP Kalsel Yuli Haryanto, disaksikan anggota DPRD Banjar Komisi IV, Kepala Dewan Pendidikan, serta seluruh peserta rakor.
Editor : Tim Redaksi
