lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Tahapan-tahapan pengangkatan dan pelantikan Dewan Komisaris Bank Kalsel periode 2025-2030 telah dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku. Prosesi pelantikan digelar pada 14 Juli 2025 dan dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, di Auditorium Idham Chalid, Banjarbaru.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, melalui siaran pers yang disampaikan oleh Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Firmansyah.
“Seluruh calon telah dinyatakan lolos sertifikasi yang menjadi syarat dasar bagi para pengawas di industri perbankan, untuk memperkuat peran mereka dalam pengawasan dan pengelolaan risiko. Pengukuhan jajaran Dewan Komisaris ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur pengawasan dan menjaga keberlangsungan tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Firmansyah.
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang berlangsung pada 13 Maret 2025. Seluruh calon Dewan Komisaris telah melalui rangkaian seleksi ketat, mulai dari seleksi administratif, tes kesehatan, hingga Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Setelah itu, para calon juga mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang memastikan standar integritas dan kompetensi calon komisaris.
Pengangkatan resmi dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: SR-242/PB.02/2025 serta Akta Penetapan Nomor 04 tertanggal 11 Juli 2025.
Berikut susunan Dewan Komisaris Bank Kalsel periode 2025–2030:
- Subhan Nor Yaumil – Komisaris Utama Non-Independen
- Riza Aulia – Komisaris Independen
- Hj. Karmila Muhidin – Komisaris Non-Independen
- Widya Ais Sahla – Komisaris Independen
Susunan ini menggantikan tiga komisaris sebelumnya yang mengundurkan diri, yakni Hatmansyah, Syahrituah Siregar, dan Rizal Akbar.
Ia menambahkan, Bank Kalsel terus berkomitmen menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
Acara pelantikan turut dihadiri oleh Forkopimda, kepala daerah se-Kalsel, perwakilan OJK, Bank Indonesia, DPRD, serta mitra strategis lainnya.
Sumber : Adpim Kalsel
Editor : Tim Redaksi
