lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara (PDNs) bersama Diskominfo dari 13 kabupaten/kota. Kegiatan ini digelar selama dua hari dan bertujuan untuk mendorong kesiapan daerah dalam mengoptimalkan penggunaan PDNs yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
Dalam rapat ini, para peserta mendapatkan sosialisasi teknis dan pembaruan informasi terkait pemanfaatan PDNs sebagai bagian dari percepatan transformasi digital nasional.
PDNs merupakan infrastruktur strategis nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam Pasal 30 ayat (1), disebutkan bahwa pusat data digunakan secara terpadu untuk mendukung layanan pemerintahan elektronik di instansi pusat maupun daerah.
BACA JUGA : Gubernur Kalsel Lantik Muhammad Syarifuddin sebagai Sekda dan 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel Muhamad Muslim menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pemerintah daerah dalam proses migrasi sistem aplikasi ke PDNs.
“Kami mendorong Diskominfo kabupaten/kota segera menginventarisasi aplikasi yang dimiliki dan mulai melakukan migrasi ke PDNs secara bertahap, agar layanan publik kita berjalan lebih efisien, aman, dan terintegrasi,” ujar Muslim, Selasa (15/7/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa Diskominfo Kalsel saat ini tengah berupaya memperkuat konektivitas jaringan antar daerah, sebagai fondasi integrasi data antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
BACA JUGA : Fatkhan Jabat Plt Kepala BPKAD Kalsel Gantikan Miftahul Chair
“Kami telah mengoneksikan jaringan data di wilayah Tiga Banjar: Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Ke depan, dengan konektivitas yang merata, aplikasi dan data daerah akan lebih aman dan termonitor dengan baik,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan SPBE dan integrasi layanan digital di Kalimantan Selatan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efisien.
Editor : Tim Redaksi
