Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si
(Akademisi dan Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalsel)
Program Besar, Risiko Besar
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif sosial terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Dengan cakupan jutaan penerima manfaat dan anggaran yang sangat besar, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
Namun dalam perspektif ekonomi politik, besarnya skala program selalu berbanding lurus dengan besarnya risiko tata kelola. Anggaran besar cenderung menarik berbagai kepentingan yang ingin memperoleh keuntungan, baik dalam proses pengadaan, distribusi, maupun pelaksanaan.
Karena itu, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh niat baik kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga integritas dan akuntabilitasnya.
State Capture: Ketika Kebijakan Dikuasai Kepentingan
Dalam literatur ekonomi politik, state capture corruption merujuk pada kondisi ketika kelompok tertentu mampu memengaruhi kebijakan negara sehingga keputusan publik cenderung menguntungkan mereka.
Berbeda dengan korupsi administratif, state capture terjadi pada level strategis—menyentuh desain kebijakan, aturan main, hingga distribusi sumber daya. Program tetap terlihat berjalan sesuai prosedur, tetapi manfaatnya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Dalam konteks MBG, risiko ini perlu diantisipasi sejak awal. Program berskala besar berpotensi menjadi ruang terbentuknya jaringan patronase ekonomi-politik jika tidak diawasi secara ketat.
Pengadaan dan Potensi Perburuan Rente
Salah satu titik rawan dalam MBG adalah proses pengadaan bahan pangan dan distribusi. Skala besar menciptakan peluang ekonomi yang sangat menggiurkan, sehingga membuka ruang praktik rent seeking—mencari keuntungan melalui kedekatan dengan kekuasaan, bukan melalui kompetisi sehat.
Tanpa transparansi dan mekanisme yang kompetitif, risiko monopoli, kartel, hingga pembengkakan harga menjadi sangat nyata. Dalam banyak kasus program publik, nilai anggaran yang besar tidak selalu sebanding dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Karena itu, keterbukaan kontrak, transparansi harga, serta pengawasan independen menjadi prasyarat utama menjaga kredibilitas program.
Politik Pencitraan dan Lemahnya Evaluasi
Program sosial besar juga tidak lepas dari dimensi politik. Selain sebagai kebijakan publik, MBG berpotensi menjadi simbol keberhasilan pemerintah.
Di titik ini muncul risiko: fokus beralih dari kualitas implementasi ke pencapaian citra. Kritik bisa dianggap ancaman, bukan sebagai masukan. Padahal dalam sistem demokrasi, kritik adalah bagian penting dari mekanisme kontrol.
Jika evaluasi dikalahkan oleh narasi keberhasilan, maka berbagai persoalan di lapangan berpotensi diabaikan. Ini justru berbahaya bagi keberlanjutan program.
Akuntabilitas sebagai Kunci Utama
Keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran utamanya adalah kualitas tata kelola dan sejauh mana manfaat benar-benar dirasakan masyarakat.
Setiap proses harus terbuka: siapa yang mendapat kontrak, bagaimana distribusi berjalan, dan bagaimana pengawasan dilakukan. Negara perlu memastikan tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan berlebihan dari program publik.
Ancaman terbesar bukan hanya korupsi dalam arti sempit, tetapi tata kelola yang tertutup dan terlalu dekat dengan kepentingan politik maupun ekonomi tertentu.
Menjaga Tujuan, Mencegah Distorsi
Perdebatan tentang MBG seharusnya tidak berhenti pada posisi mendukung atau menolak. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan program ini berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan program publik tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari sejauh mana manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
*Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi redaksi.
Editor: Rizki
