lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekobang), Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Percepatan Realisasi Belanja untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi. Sekaligus pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah bersama Menteri Dalam Negeri.
Rakor yang digelar secara virtual dari Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Senin (6/10/2025), dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir.
Dalam paparannya, Tomsi menyoroti sepuluh provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia.
“Saya ingin menampilkan 10 provinsi yang inflasinya tertinggi antara lain Sumatera Utara (5,32%), Riau (5,08%), Aceh (4,45%), Sumatera Barat (4,22%), Sulawesi Tengah (3,88%), Jambi (3,77%), Sulawesi Tenggara (3,68%), Papua Pegunungan (3,55%), Sumatera Selatan (3,44%), dan Papua Selatan (3,42%),” ujarnya.
Sementara itu, Kalimantan Tengah bersama sejumlah daerah lain seperti Kaltara, Kalsel, dan DKI Jakarta masih berada dalam batas target inflasi nasional (1,5%–3,5%). Adapun provinsi dengan inflasi terendah tercatat di Papua Barat Daya (1,30%), Lampung (1,17%), dan Papua Barat (1,02%).
“Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi,” kata Tomsi.
Ia juga mengingatkan kepala daerah agar aktif turun ke pasar untuk memastikan harga-harga tetap terkendali.
Penyumbang Inflasi dan Komoditasnya
Dari sisi data, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa inflasi September 2025 tercatat 0,21% (month-to-month), dengan inflasi tahun ke tahun mencapai 2,65%.
“Sebanyak 0,62% dari inflasi year on year 2,65% disumbang oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya, terutama akibat kenaikan harga emas,” jelasnya.
Ia menambahkan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menjadi penyumbang inflasi terbesar, dipicu kenaikan harga cabe merah, daging ayam ras, dan cabe hijau, sementara bawang merah, tomat, dan cabe rawit justru membantu menekan inflasi.
Menariknya, beras justru mengalami deflasi pada September 2025, setelah sebelumnya juga turun harga di April.
“Deflasi terdalam terjadi di Aceh (-5,06%), sedangkan inflasi tertinggi untuk beras ada di Papua Selatan (0,94%),” ujar Amalia.
Dalam laporan Indeks Perkembangan Harga (IPH) awal Oktober, Kabupaten Katingan (Kalteng) masuk dalam 10 daerah dengan kenaikan IPH tertinggi di luar Jawa dan Sumatera, didorong oleh kenaikan harga cabe rawit, daging ayam ras, dan minyak goreng.
Kualitas Beras SPHP dan Gerakan Pangan Murah
Selain isu inflasi, rakor juga membahas kualitas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Direktur Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nita Yulianis, menyebutkan bahwa dari total stok 3,84 juta ton beras di Gudang Bulog, sekitar 29,99 ribu ton tergolong turun mutu.
“Beras yang mengalami turun mutu akan dilakukan reprocessing untuk memperbaiki kualitas sebelum disalurkan,” katanya.
Ia juga menyinggung masalah harga jual beras SPHP di pasaran. Menurutnya, penjualan beras SPHP dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh TNI/Polri yang setara dengan harga af gudang membuat mitra penyalur kesulitan menjual di atas harga tersebut.
“Perum Bulog perlu melakukan pengujian kualitas CBP secara berkala untuk memastikan beras yang disalurkan layak dikonsumsi,” ujarnya.
Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah
Rakor kemudian berlanjut dengan pembahasan Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah. Dirjen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran, melaporkan bahwa baru 156 kabupaten/kota dari 32 provinsi yang telah mengimplementasikan kebijakan PBG dan BPHTB dengan total 49.635 unit rumah.
“Beberapa daerah yang masih belum mengimplementasikan kami harap segera melakukannya dalam minggu-minggu ke depan,” kata Imran.
Ia menyebut sejumlah daerah seperti Kabupaten Banyuasin, Deli Serdang, Madiun, Bandung, dan Sumedang sudah melampaui 1.000 unit delineasi, sedangkan di wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya mencatat lebih dari 5.600 unit.
Imran juga menegaskan bahwa kepala daerah perlu menganggarkan program perumahan dalam RKPD 2026–2029, sesuai dengan Perpres 12/2025 dan Permendagri 10/2025.
Menanggapi hal itu, Sahli Ekobang Yuas Elko yang mengikuti rakor dari Ruang Rapat Bajakah, Palangka Raya, menyatakan akan menindaklanjuti arahan Kemendagri.
“Arahan dari Sekjen Kemendagri tadi harus disampaikan ke Gubernur,” ujarnya.
Ia juga menilai, materi dari Ditjen PKP perlu disosialisasikan secara luas.
“Ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat, juga kepada pejabat,” katanya.
Terkait program perumahan, Yuas mengatakan Ia telah melihat di media bahwa untuk di Kota Palangka Raya akan dibangun sebanyak 244 unit.
“Saya melihat di media, bahwa di Kota Palangka Raya akan dibangun sebanyak 244 unit, mungkin ini bagian dari itu juga,” katanya.
Yuas berharap kolaborasi antara Pemprov dan Pemkot terus diperkuat dalam upaya menekan inflasi di Kalteng.
“Saya berharap ada kolaborasi antara Pemprov dan Kota dalam melaksanakan kunjungan ke lapangan untuk mengatasi inflasi di Kalteng,” tutupnya.
Editor: Rizki
