lenterakalimantan.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 sekaligus Staf Ahli Menteri LHK Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, Hanifah Dwi Nirwana, menilai penerapan teknologi Waste to Energy (WtE) di Kalimantan Selatan masih menghadapi banyak tantangan. Ia menegaskan, solusi pengelolaan sampah di Kalsel sebaiknya dimulai dari penguatan penanganan di hulu.
Hal tersebut disampaikan Hanifah saat menerima kunjungan sejumlah jurnalis Press Room Pemprov Kalsel, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Rahmat Prapto Udoyo, dan Kepala Biro Adpim Kalsel, Berkatullah, di Ruang Kalpataru, Kantor Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Ia menjelaskan, tantangan utama pembangunan WtE di daerah berkaitan dengan kesiapan pemerintah daerah menyediakan volume sampah minimal 1.000 ton per hari agar operasional WtE tetap optimal.
“Potensinya ada jika dikolaborasikan Banjarbakula dengan total volume 1.200 ton. Namun volume itu harus stabil, tidak boleh fluktuatif. Jika berubah, operasional tidak optimal dan pemerintah bisa terkena sanksi. Selain itu, untuk memenuhi 1.000 ton sampah per hari, diperlukan sekitar 300 dump truck,” jelasnya.
Menurut Hanifah, pengelolaan sampah di Kalsel tidak bisa hanya bertumpu pada penanganan di hilir. Ia menekankan bahwa pemerintah kabupaten/kota harus memperkuat pengelolaan sampah sejak sumber dengan dukungan pemerintah provinsi.
Ia mencontohkan, penguatan dapat dilakukan melalui maksimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), pengaktifan bank sampah, serta memastikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dikelola dengan sistem sanitary landfill atau controlled landfill.
“Beberapa TPS3R yang dibangun di sejumlah daerah di Kalsel sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi belum dioperasikan optimal. Kapasitas terpasang yang dibangun oleh PU tidak semuanya berjalan maksimal. Ini menjadi PR bagi daerah untuk mengaktifkan kembali TPS3R dan menjamin keberlanjutannya,” ujarnya.
Hanifah juga mendorong pemerintah daerah belajar dari daerah yang berhasil mengelola sampah mandiri, seperti Kabupaten Banyumas dan Ciamis. Selain itu, ia menyebut pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, termasuk kerja sama dengan pabrik semen untuk penyerapan produk Refuse Derived Fuel (RDF), sebagai peluang jangka menengah.
“RDF yang dikirim bisa menjadi solusi jangka menengah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, mengakui bahwa Kalsel masih memiliki jalan panjang dalam mengembangkan WtE. Selain persoalan volume sampah, kemampuan keuangan daerah juga menjadi tantangan utama.
“Ke depan kami akan mengkaji lagi masukan yang disampaikan Ibu Hanifah, terutama bagaimana pemerintah kabupaten/kota bisa mengantarnya. Kalau sepenuhnya dibebankan ke pemerintah daerah, APBD bisa jebol hanya untuk ongkos antar sampah,” ujarnya.
Rahmat menegaskan bahwa saat ini fokus penanganan sampah di Kalsel berada pada pengelolaan tingkat hulu. Pemerintah terus mendorong pemilahan sampah dari rumah tangga agar residu yang masuk ke TPA dapat diminimalkan. Pihaknya juga tengah mengkaji mekanisme pengumpulan sampah antarkabupaten/kota agar dapat diolah menjadi RDF.
“Saat ini kajian pengolahan sampah menjadi RDF sudah berjalan, baru mencapai sekitar 40 persen,” pungkasnya.
Editor: Rizki
