lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan penyelesaian akses jalan Tering–Ujoh Bilang menjadi salah satu prioritas pembangunan pada 2026. Ruas jalan yang menghubungkan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu tersebut selama ini kerap dikeluhkan masyarakat karena kondisi jalan yang belum sepenuhnya layak dilalui.
Keterbatasan akses darat di kawasan pedalaman membuat aktivitas warga sangat bergantung pada cuaca. Saat musim hujan, sejumlah titik jalan berubah licin dan sulit dilewati, sehingga berdampak pada keterlambatan distribusi barang serta terhambatnya mobilitas masyarakat menuju layanan kesehatan dan pendidikan.
Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar pada APBD 2026. Dana tersebut difokuskan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan agar seluruh ruas dapat tersambung dan dimanfaatkan secara optimal.
Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Fitra Firnanda, mengatakan pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang dilakukan secara bertahap sejak 2023, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan kondisi lapangan.
“Pekerjaan tidak bisa dilakukan sekaligus. Kami membaginya dalam beberapa tahap agar tetap efektif dan sesuai perencanaan,” ujar Fitra, Senin (19/1/2026).
Secara keseluruhan, panjang ruas jalan Tering–Ujoh Bilang mencapai 31,53 kilometer. Hingga 2025, progres pembangunan telah terealisasi sepanjang 23,91 kilometer dengan menggunakan konstruksi beton kaku guna menjamin ketahanan jalan dalam jangka panjang.
Pada tahun berjalan, pengerjaan dilaksanakan melalui empat paket kegiatan dengan total penanganan sekitar 19,28 kilometer. Pemerintah berharap tambahan anggaran pada 2026 dapat memastikan tidak ada lagi segmen yang terputus.
“Target kami jelas, ruas ini harus tuntas dan benar-benar layak digunakan. Harapannya, sebelum akhir 2026 masyarakat sudah merasakan manfaat akses darat yang lebih baik,” tambahnya.
Jika rampung sesuai rencana, jalan Tering–Ujoh Bilang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pedalaman, menekan biaya logistik, serta membuka konektivitas yang lebih merata antara wilayah hulu Mahakam dan daerah lainnya di Kalimantan Timur.
