lenterakalimantan.com, BANDUNG – Penundaan pembayaran proyek senilai Rp621 miliar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menjadi sorotan publik. Ratusan kontraktor belum menerima pembayaran pekerjaan infrastruktur yang telah diselesaikan sepanjang tahun anggaran 2025.
Berdasarkan data per 31 Desember 2025, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Jabar bahkan hanya tersisa sekitar Rp500 ribu. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengelolaan kas daerah.
Sekretaris JMSI Jabar Soroti Buruknya Tata Kelola Keuangan
Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Barat, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., menilai tunggakan proyek ratusan miliar rupiah tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi buruknya tata kelola keuangan daerah.
“Penundaan pembayaran Rp621 miliar ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan Pemprov Jabar. Pembangunan digenjot, tetapi tidak dibarengi perencanaan fiskal yang matang,” ujar Tody, sapaan akrabnya, Jumat (8/1/2026).
Gaya Populis Dinilai Tak Seimbang dengan Kerja Teknokratis
Menurut Tody, gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat ini terlalu menonjolkan pendekatan populis. Namun belum diimbangi kerja teknokratis dalam menyusun strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemimpin daerah seharusnya fokus mengorkestrasi kebijakan strategis untuk memperkuat PAD dan menjaga stabilitas fiskal, bukan sekadar mengejar popularitas,” tegasnya.
APBD Terus Turun, Alarm Fiskal Harus Segera Direspons
Ia juga menyoroti tren penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat dalam dua tahun terakhir. Dari Rp37 triliun pada 2024, turun menjadi Rp31 triliun pada 2025, dan kembali menurun menjadi sekitar Rp28,4 triliun pada 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan terobosan fiskal melalui optimalisasi investasi, penguatan sektor industri, pariwisata, ekonomi kreatif, serta pemberdayaan UMKM.
“Hampir 50 persen industri nasional berada di Jawa Barat, tetapi pajaknya justru masuk ke Jakarta karena kantor pusatnya di sana. Ini harus menjadi perhatian serius Pemprov Jabar,” katanya.
Pembangunan Harus Ditopang Fondasi Fiskal yang Kuat
Tody menegaskan, tanpa perbaikan tata kelola keuangan dan strategi peningkatan PAD yang terukur, janji pembangunan dan kesejahteraan rakyat akan sulit diwujudkan.
“Pembangunan harus berdiri di atas fondasi fiskal yang kuat. Tanpa itu, risiko gagal bayar dan menurunnya kepercayaan publik akan terus berulang,” pungkasnya.
Editor: Rizki
