lenterakalimantan.com, BALI – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud, menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam proses penyusunan kebijakan nasional, khususnya pada pembahasan APBN 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Rudy Mas’ud saat membuka Rapat Pengurus APPSI 2026 di Denpasar, Jumat (13/2/2026). Dalam forum tersebut, ia menilai daerah tidak boleh sekadar menjadi objek kebijakan fiskal pusat, tetapi harus ikut memberi arah dan warna dalam penentuan anggaran negara.
“APPSI adalah wadah perjuangan bersama daerah. Perlu komitmen kuat untuk menyatukan visi dan misi, karena bersama saja belum tentu berhasil, apalagi jika berjuang sendiri-sendiri,” ujar Rudy.
Rapat pengurus ini merupakan tindak lanjut dari Munas APPSI pada 23 Oktober 2025 di Jakarta serta pengukuhan pengurus APPSI periode 2025–2029 yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 10 November 2025.
Rudy menekankan, pembahasan APBN 2027 yang mulai dilakukan pemerintah pusat harus menjadi momentum bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi secara kolektif. Ia menyebut kontribusi daerah dalam penetapan anggaran merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang.
“Kita harus memberi warna dalam kebijakan APBN 2027. Dana transfer daerah tentu tetap kita harapkan, tetapi daerah juga tidak bisa terus bergantung. APPSI harus menjadi corong aspirasi daerah kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Selain mendorong peran APPSI, Rudy juga mengingatkan pentingnya kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sesuai potensi masing-masing provinsi.
Meski demikian, ia menegaskan komitmen APPSI untuk tetap bersinergi dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
“Kita siap bersinergi dan berkolaborasi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal APPSI yang juga Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menilai eksistensi APPSI harus diperkuat melalui partisipasi aktif seluruh anggota. Menurutnya, APPSI bersama Apkasi dan Apeksi dapat mengagendakan pertemuan langsung dengan Presiden dan Menteri Keuangan untuk menyuarakan kepentingan daerah secara lebih strategis.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah gubernur, di antaranya Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, bersama perwakilan pemerintah provinsi se-Indonesia.
