lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) menerbitkan 150 surat paksa dengan total nilai tunggakan pajak sebesar Rp47.819.174.302 pada Jumat (13/2/2026). Langkah ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Penerbitan surat paksa tersebut merupakan tindak lanjut terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya setelah diterbitkan Surat Teguran. Kegiatan penagihan dilakukan secara serentak oleh 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Di wilayah Kalimantan Selatan, total 81 surat paksa diterbitkan dengan nilai tunggakan sebesar Rp29.768.547.112. Rinciannya, KPP Pratama Banjarmasin menerbitkan 15 surat paksa, KPP Pratama Banjarbaru 14 surat paksa, KPP Pratama Barabai 23 surat paksa, KPP Pratama Batulicin 16 surat paksa, KPP Pratama Tanjung 5 surat paksa, serta KPP Madya Banjarmasin 8 surat paksa.
BACA JUGA : Menteri Keuangan Lantik Pejabat di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara
Sementara itu, di wilayah Kalimantan Tengah diterbitkan 69 surat paksa dengan nilai tunggakan Rp18.050.627.190. Rinciannya, KPP Pratama Palangkaraya menerbitkan 26 surat paksa, KPP Pratama Sampit 24 surat paksa, KPP Pratama Pangkalanbun 12 surat paksa, dan KPP Pratama Muara Teweh 7 surat paksa.
Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Anton Budhi Setiawan, mengatakan sebelum menempuh langkah penegakan hukum, pihaknya telah mengedepankan pendekatan persuasif dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi kewajibannya.
“Penegakan hukum ini merupakan langkah terakhir setelah upaya persuasif dilakukan. Kami mengimbau seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu agar terhindar dari sanksi administratif maupun tindakan penagihan,” ujarnya.
BACA JUGA : Kanwil DJP Kalselteng: Belanja APBN Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kalsel Hingga Akhir 2025
Ia menambahkan, apabila setelah penyampaian surat paksa wajib pajak tetap tidak melunasi kewajibannya, maka akan dilakukan tindakan lanjutan berupa penyitaan hingga pelelangan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DJP berharap peningkatan kepatuhan pajak dapat menjaga stabilitas penerimaan negara guna mendukung pembangunan nasional serta menciptakan rasa keadilan bagi wajib pajak yang telah patuh.
Sumber : Siaran Pers Kanwil DJP Kalselteng
Editor : Tim Redaksi
