lenterakalimantan.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mempertegas komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Pemerintah Pusat, salah satunya lewat pertemuan resmi antara Gubernur Kalteng dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan strategis ini menjadi ruang dialog penting untuk membahas sejumlah isu krusial, mulai dari pengelolaan tata ruang, kesiapsiagaan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), hingga dukungan konkret terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.
Dalam paparannya, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menguraikan kondisi faktual tata ruang wilayah Kalteng yang memiliki karakteristik unik dan membutuhkan pendekatan kebijakan khusus.
Dominasi kawasan hutan yang sangat besar, menurutnya, menuntut fleksibilitas dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran agar tujuan perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan kondisi sekarang, tata ruang Provinsi Kalteng kurang lebih 81 persen adalah kawasan hutan, maka sisanya yang 19 persen APL (Area Penggunaan Lain) adalah zona penyangga,” ungkapnya.
Gubernur menegaskan, kawasan APL memiliki peran strategis sebagai buffer zone yang menjaga keberlanjutan kawasan hutan utama. Oleh karena itu, ia mendorong adanya optimalisasi dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk mendukung pembangunan infrastruktur lingkungan di wilayah tersebut.
Salah satu contoh konkret yang disampaikan adalah kebutuhan mendesak normalisasi sungai. Menurut Gubernur, tata kelola air yang baik merupakan kunci dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus memitigasi risiko bencana.
Normalisasi sungai dinilai mampu mencegah banjir saat musim hujan serta menjaga kebasahan lahan gambut pada musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi faktor penentu dalam upaya pencegahan Karhutla yang selama ini menjadi tantangan serius di wilayah Kalimantan.
Bahas Kesiapan Kalteng sebagai Penopang Ketahanan Pangan Nasional
Tak hanya soal kehutanan dan lingkungan, pertemuan tersebut juga menegaskan kesiapan Kalimantan Tengah dalam menjalankan peran strategis sebagai penopang Ketahanan Pangan Nasional.
Agustiar menyatakan bahwa amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menjadikan Kalteng sebagai salah satu lumbung pangan nasional disambut dengan kesiapan penuh oleh pemerintah daerah.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Kementerian Kehutanan, kata Menteri, pada prinsipnya mendukung usulan strategis optimalisasi DBH-DR untuk pembangunan infrastruktur penunjang lingkungan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan ekosistem dan kolaborasi lintas sektor.
Pertemuan ini sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi erat antara pusat dan daerah dalam menjawab tantangan perubahan iklim, ancaman Karhutla, serta kebutuhan pangan nasional secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kalteng turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng Juni Gultom, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Safiri.
Editor: Rizki
