lenterakalimantan.com, PASER – Arah pembangunan infrastruktur Kalimantan Timur ditegaskan ulang oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, saat meninjau langsung jalur Trans Kalimantan di poros Penajam Paser Utara (PPU)–Paser, Rabu (4/3/2026).
Di tengah percepatan konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Gubernur memilih menempatkan perbaikan jalan sebagai prioritas utama dibanding pembangunan jembatan baru.
Menurutnya, jalan merupakan fondasi dasar yang menentukan lancar tidaknya aktivitas masyarakat dan distribusi logistik. Tanpa kondisi jalan yang mantap, pembangunan infrastruktur besar dinilai tidak akan optimal.
“Di jalur Trans Kalimantan ini, perbaikan jalan jauh lebih penting untuk membuka akses dibanding langsung membangun jembatan. Jembatan itu anggarannya besar. Kalau jembatan ada tapi jalannya belum siap, itu mubazir,” tegasnya melalui radio mobil rombongan saat melintasi poros PPU–Paser.
Ia menilai kebijakan pembangunan harus disusun bertahap dan realistis. Jalan yang mantap lebih dulu diselesaikan, sementara pembangunan jembatan dilakukan setelah dukungan anggaran memadai.
“Selama ada anggaran, kita utamakan bangun dan perbaiki jalan. Kalau anggaran sudah cukup, baru kita bangun jembatan supaya tidak terkatung-katung. Untuk jembatan, kita bisa harapkan dukungan dari Kementerian PU,” ujarnya.
Ruas Paser–PPU hingga penghubung ke Kalimantan Selatan seperti Kotabaru dan Banjarmasin disebut memiliki posisi strategis sebagai gerbang logistik menuju IKN. Karena itu, menjaga kemantapan jalan menjadi kunci.
Data Pemprov Kaltim menunjukkan tingkat kemantapan jalan nasional di poros PPU–Paser kini telah menembus angka di atas 90 persen. Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Fitra Firnanda, menyebut capaian tersebut menjadi indikator penting dalam menjaga konektivitas antarwilayah.
Untuk jalan provinsi di wilayah PPU, akses menuju Pelabuhan Buluminung sepanjang 7 kilometer dari Simpang 3 hingga Simpang 6 dilaporkan dalam kondisi baik.
Di sisi lain, pembangunan Jembatan Rico yang direncanakan menghubungkan kawasan Pulau Balang tetap disiapkan. Jembatan ini memiliki bentang utama sekitar 500 meter dengan jembatan pendekat sekitar 1 kilometer.
“Ada kesediaan dari Kementerian PU untuk mendanai. Melalui Bupati PPU, kita menyiapkan dana rintisan,” jelas Nanda.
Sementara itu, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) mengalokasikan anggaran Rp42 miliar pada 2026 untuk penanganan ruas Penajam–Kademan–Kuaro sepanjang 5,17 kilometer, termasuk rehabilitasi minor dan perbaikan jembatan.
Dengan strategi tersebut, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa penguatan jalan sebagai akses dasar menjadi langkah awal sebelum merealisasikan proyek-proyek besar, demi memastikan konektivitas menuju IKN benar-benar kokoh dan berkelanjutan.
