Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia)
Tradisi intelektual di Iran menunjukkan bagaimana ilmu ditempatkan sebagai fondasi utama kehidupan—bukan sekadar alat administratif, tetapi sebagai jalan pencarian kebenaran. Dalam sejarahnya, Iran tidak hanya melahirkan ilmuwan, tetapi juga pemikir yang menjadikan aktivitas berpikir sebagai bagian dari eksistensi manusia.
Di sana, intelektualitas hidup sebagai kesadaran kolektif. Berpikir bukan sekadar profesi, melainkan kebutuhan peradaban.
Kondisi ini kontras dengan realitas di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Intelektualitas kerap terjebak dalam logika angka kredit dan formalitas birokrasi. Gelar akademik lebih sering menjadi simbol status sosial ketimbang cerminan kedalaman berpikir.
Akibatnya, aktivitas ilmiah kehilangan ruhnya. Yang muncul justru rutinitas produksi karya yang miskin substansi—fenomena yang dapat disebut sebagai intelektualitas omon-omon.
Istilah ini menggambarkan degradasi tradisi berpikir: wacana tanpa kedalaman, kritik tanpa analisis, serta gagasan tanpa kontribusi nyata. Diskursus publik menjadi bising, tetapi kehilangan makna.
Sebaliknya, Iran memperlihatkan model intelektualitas yang hidup. Tradisi hauzah dan pusat studi filsafat menjadi ruang dialektika yang dinamis. Perdebatan bukan konflik personal, melainkan ikhtiar kolektif untuk menemukan kebenaran.
Di sana, seorang intelektual tidak diukur dari jumlah publikasi, tetapi dari kedalaman gagasan. Proses berpikir lebih dihargai daripada hasil instan. Kualitas menjadi prioritas, bukan kuantitas.
Sementara itu, sistem angka kredit di dunia akademik sebenarnya memiliki tujuan baik sebagai alat ukur kinerja. Namun dalam praktiknya, ia sering bergeser menjadi tujuan utama. Akademisi berlomba mengumpulkan poin, bukan memperdalam pemikiran.
Dampaknya nyata: pragmatisme, maraknya plagiarisme, hingga publikasi di jurnal predator. Etika akademik tergerus oleh tekanan administratif. Ilmu pun tereduksi menjadi angka.
Di Iran, etika justru menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ilmiah. Kejujuran intelektual dijunjung tinggi. Seorang pemikir tidak hanya bertanggung jawab kepada institusi, tetapi juga kepada kebenaran itu sendiri.
Hubungan antara ilmu dan agama pun tidak dipertentangkan. Filsafat, teologi, dan ilmu sosial berkembang dalam dialog yang konstruktif. Ini melahirkan pemikiran yang komprehensif—tidak terjebak dalam sekularisme sempit maupun dogmatisme kaku.
Sebaliknya, di banyak tempat terjadi fragmentasi ilmu. Disiplin berkembang sendiri-sendiri tanpa dialog yang memadai. Pemahaman menjadi parsial, solusi pun sering tidak menyentuh akar persoalan.
Fenomena intelektualitas dangkal juga tampak di ruang publik. Banyak figur tampil sebagai “intelektual”, tetapi minim kontribusi substansial. Retorika lebih dominan daripada analisis. Media sosial menjadi panggung utama wacana instan.
Di Iran, meski menghadapi berbagai keterbatasan, ruang intelektual tetap hidup. Kritik hadir dalam bentuk argumentatif. Intelektual berperan sebagai penjaga nurani publik, bukan sekadar penonton.
Sistem pendidikan turut menopang tradisi ini. Mahasiswa dilatih berpikir kritis melalui diskusi dan debat, bukan sekadar hafalan. Ini membentuk generasi dengan kapasitas analitis yang kuat.
Sebaliknya, pendidikan yang terlalu berorientasi pada nilai dan sertifikasi cenderung melahirkan lulusan yang patuh, tetapi kurang kritis. Kreativitas dan keberanian berpikir terhambat.
Padahal, intelektualitas sejati membutuhkan keberanian untuk berbeda. Di Iran, perbedaan pendapat menjadi sumber lahirnya gagasan baru. Sementara dalam budaya birokratis, perbedaan sering dianggap sebagai ancaman.
Budaya membaca juga menjadi faktor penting. Di Iran, literatur tetap menjadi basis diskusi. Sementara budaya instan yang mengandalkan informasi singkat berisiko melahirkan pemikiran dangkal.
Minimnya tradisi membaca inilah yang sering melahirkan intelektualitas omon-omon: argumen tanpa basis, opini tanpa data.
Lebih jauh, Iran menunjukkan bahwa intelektualitas dapat menjadi kekuatan strategis negara. Pemikiran akademik berkontribusi pada kebijakan publik. Intelektual menjadi mitra kritis, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan.
Sebaliknya, ketika intelektual terlalu dekat dengan kekuasaan tanpa sikap kritis, independensi hilang. Ilmu berubah menjadi propaganda.
Fenomena angka kredit juga menciptakan kompetisi tidak sehat. Akademisi bersaing dalam kuantitas, bukan kualitas. Kolaborasi melemah.
Di Iran, kolaborasi antara akademisi dan ulama justru memperkaya perspektif. Ilmu berkembang melalui sinergi, bukan sekadar kompetisi administratif.
Intelektualitas sejati membutuhkan waktu—melalui kontemplasi dan refleksi. Namun tekanan target sering membuat proses ini diabaikan. Hasilnya adalah karya instan yang dangkal.
Peran negara juga krusial. Iran tetap berinvestasi dalam pendidikan meski menghadapi tekanan eksternal. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah prioritas strategis.
Sebaliknya, minimnya dukungan negara akan melemahkan kualitas akademik: anggaran terbatas, fasilitas kurang, dan ekosistem tidak kondusif.
Pada akhirnya, perbedaan mendasar terletak pada orientasi. Tradisi Iran berorientasi pada kebenaran, sementara intelektualitas angka kredit berorientasi pada pengakuan.
Yang satu membangun peradaban, yang lain berpotensi menggerogotinya secara perlahan.
Indonesia tentu tidak harus meniru secara mentah. Namun semangatnya layak dipelajari: mengembalikan intelektualitas pada fungsi dasarnya—memahami dan memperbaiki realitas.
Reformasi akademik menjadi mendesak. Angka kredit harus kembali sebagai alat, bukan tujuan. Evaluasi kualitas perlu diperkuat, etika ditegakkan.
Di saat yang sama, budaya membaca dan diskusi harus dihidupkan kembali. Kampus harus menjadi ruang dialektika, bukan sekadar pabrik gelar.
Intelektual juga harus keluar dari menara gading, terlibat dalam persoalan publik, dan menjaga relevansi ilmu.
Sebab pada akhirnya, intelektualitas bukan soal gelar atau jabatan—melainkan komitmen terhadap kebenaran.
Tanpa itu, ilmu hanya menjadi formalitas kosong.
*Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi redaksi.
Editor: Rizki
