oleh: Tody A. Prabu, S.H
Sekretaris JMSI Pengda Jawa Barat
Ketua Umum Rakyat Indonesia Unggul
Polemik pernyataan Saiful Mujani yang dinilai mengarah pada ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto memicu beragam respons di ruang publik. Isu ini berkembang cepat dan menjadi perbincangan hangat di tengah dinamika politik nasional pasca pemilu yang masih sensitif.
Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut kontroversial, terutama jika dimaknai sebagai dorongan untuk melakukan langkah di luar mekanisme demokrasi yang sah. Dalam konteks negara hukum, setiap proses perubahan kepemimpinan semestinya tetap berada dalam koridor konstitusional.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum DPP FABEM-SM Bidang Hukum dan Antar Lembaga, Tody Ardiansyah Prabu, menyampaikan pandangan yang cenderung netral namun kritis. Ia menegaskan bahwa setiap pernyataan publik, terlebih dari tokoh intelektual, harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat, legitimate, dan konstitusional.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Namun, penyampaiannya harus proporsional dan tidak menimbulkan tafsir yang berpotensi memicu instabilitas politik.
FABEM-SM menekankan pentingnya membedakan antara kritik konstruktif dengan narasi yang dapat mendelegitimasi hasil demokrasi. Dalam masyarakat yang beragam, baik dari sisi tingkat pendidikan maupun kondisi ekonomi, kehati-hatian dalam berpendapat menjadi kunci untuk mencegah kegaduhan yang tidak produktif.
Di sisi lain, FABEM-SM juga mengapresiasi sikap pemerintah yang tetap fokus menjalankan agenda kerja di tengah polemik. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas nasional, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan dinamika geopolitik global.
Lebih jauh, organisasi ini mendorong agar ruang diskusi publik tetap terbuka, namun diiringi dengan kedewasaan dalam berpendapat. Peran akademisi, aktivis, dan tokoh publik dinilai strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, bukan justru memperkeruh suasana.
Sebagai organisasi yang aktif mendorong literasi politik, FABEM-SM selama ini berupaya menjadi jembatan antara aspirasi mahasiswa, alumni, dan masyarakat luas melalui forum diskusi, kajian kebijakan, serta advokasi publik.
Polemik ini, menurut FABEM-SM, seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat budaya demokrasi yang sehat. Perbedaan pandangan bukan untuk dihindari, melainkan dikelola secara bijak dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, FABEM-SM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan rasionalitas dan dialog. Dalam dinamika politik yang terus berkembang, menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat, partisipasi publik, penegakan hukum yang adil, serta stabilitas nasional menjadi kunci dalam merawat demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.
Editor: Tim Redaksi
