lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Tahun 2026 di ruang rapat Komisi IV DPRD Kalsel, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana silaturahmi dan temu kenal tersebut diawali dengan perkenalan jajaran BEM ULM sekaligus penyampaian sejumlah program kerja Kabinet Zia Nirantara untuk tahun 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, mengapresiasi kedatangan puluhan mahasiswa yang hadir dalam audiensi tersebut. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa menjadi bahan penting bagi DPRD, khususnya terkait persoalan pendidikan dan sosial di daerah.
“Mereka menyampaikan policy brief terkait persoalan di bidang pendidikan dan sosial. Ini menjadi masukan yang baik bagi kami karena mereka juga menyampaikan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pertemuan itu adalah tingginya angka anak putus sekolah (APS) dan anak tidak sekolah (ATS) di Kalimantan Selatan.
Jihan menjelaskan, kondisi ATS dan APS di Kalsel memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain. Menurutnya, sebagian anak tercatat tidak sekolah karena menempuh pendidikan di pondok pesantren, namun belum terdata dalam Education Management Information System (EMIS) milik Kementerian Agama.
“Seolah-olah anak-anak tersebut tidak sekolah, padahal mereka tetap menempuh pendidikan di pondok pesantren,” katanya.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap keterlibatan mahasiswa dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan DPRD, serta membuka ruang komunikasi untuk bersama-sama mendorong kemajuan daerah.
Sementara itu, Ketua BEM ULM 2026, Ahmad Zidan Satrio Utomo, mengatakan audiensi tersebut bertujuan menyerahkan policy brief terkait kondisi pendidikan di Kalimantan Selatan dalam momentum Hari Pendidikan Nasional.
Selain itu, pihaknya juga menyampaikan berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
“Kami berharap DPRD Kalsel dapat menjalankan fungsi dengan baik dan lebih mendengarkan suara masyarakat, terutama terkait pendidikan, kesehatan, dan sosial,” ujarnya.
Editor: Tim Redaksi
