Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Kalimantan Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan Karhutla 2026 kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota. Upaya lainnya meliputi pemetaan dan zonasi wilayah rawan, sosialisasi pencegahan karhutla, pelatihan dan simulasi, serta pembangunan sarana pengendalian seperti embung, kanal, dan pintu air.
Sejumlah langkah kesiapsiagaan juga telah dilakukan, antara lain patroli di kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor sejak April 2026, penetapan status Siaga Darurat di Kabupaten Barito Kuala, serta pelaksanaan apel kesiapsiagaan di Kabupaten Tapin dan Tanah Laut. Apel Siaga Karhutla tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung pada awal Juli 2026.
Dalam menghadapi ancaman karhutla, Pemprov Kalimantan Selatan menyiapkan 1.777 personel tim pemadaman, 3.000 personel pendukung, 57 personel pengolah data dan informasi, serta 372 personel tim patroli dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Selain itu, disiagakan 68 unit mobil tangki, 114 unit kendaraan operasional, 186 unit kendaraan patroli, dan 337 unit mesin pompa air.
Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pengendalian karhutla memiliki dampak langsung terhadap ketahanan nasional, ekonomi, hingga hubungan diplomatik. Karena itu, penanganan harus dilakukan secara kolaboratif dan responsif.
“Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran telah meluas,” ujarnya.
Dalam rakorsus tersebut, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Untuk itu, mitigasi diperkuat melalui pelaksanaan apel siaga mulai awal Juli dengan komando gubernur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator kebencanaan, sesuai Rencana Kontingensi Karhutla Kalimantan Selatan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam laporannya mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi berulangnya karhutla seiring prediksi musim kemarau yang lebih kering tahun ini.
“Tren historis menunjukkan adanya pola perulangan karhutla yang memerlukan kewaspadaan ekstra. Kemarau datang lebih cepat dan tantangannya nyata, sehingga kita tidak boleh lengah,” katanya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal, lebih kering, dan berlangsung lebih lama, dengan puncak pada Juli hingga September akibat fenomena El Nino.
Menanggapi proyeksi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah di wilayah rawan menyatakan kesiapan untuk memobilisasi personel, mengaktifkan posko lapangan, serta menetapkan status Siaga Darurat Karhutla di sejumlah daerah prioritas.
Sebagai langkah operasional, pemerintah juga telah mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Desk tersebut mengintegrasikan pemantauan dini, patroli pencegahan, operasi modifikasi cuaca, pemadaman darat dan udara, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan perorangan maupun korporasi.
Editor: Tim Redaksi
