lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Rais Ruhayat, menghadiri pembukaan Public Communication Summit 2026 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” tersebut dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H Subhan Nor Yaumil, mewakili Gubernur Kalsel. Acara turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, pimpinan media massa, komunitas informasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Public Communication Summit 2026 digelar sebagai forum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di tengah perkembangan teknologi informasi dan media digital yang semakin dinamis.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para peserta juga melaksanakan deklarasi komitmen bersama terkait pengelolaan isu publik dan penguatan reputasi pemerintah melalui komunikasi yang responsif, transparan, dan kredibel.
Rais Ruhayat menilai forum tersebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik antar lembaga pemerintah. Menurutnya, perkembangan teknologi digital menuntut setiap institusi untuk mampu menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Reputasi pemerintah tidak hanya dibangun melalui program yang baik, tetapi juga melalui komunikasi yang baik. Kemampuan mengelola isu, membangun narasi positif, dan menyampaikan informasi secara terbuka menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Diskominfo Kalsel yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai ruang berbagi pengalaman sekaligus memperkuat kapasitas komunikasi publik di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, komunikasi publik yang terintegrasi menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah.
“Melalui kegiatan ini, kita dapat membangun kesamaan persepsi dan memperkuat kolaborasi antar lembaga, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih efektif, akurat, dan memberikan manfaat,” tambahnya.
Ia berharap hasil diskusi dan rekomendasi yang lahir dari Public Communication Summit 2026 dapat menjadi pedoman dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik yang adaptif terhadap perkembangan era digital serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara cepat dan tepat.
Editor: Tim Redaksi
