lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat langkah pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara virtual pada Senin (13/7/2026).
Mewakili Gubernur Kalteng, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti rakor di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng.
Dalam arahannya, Tito Karnavian mengingatkan tren inflasi nasional yang terus meningkat dalam tiga bulan terakhir. Inflasi tahunan tercatat sebesar 2,42 persen pada April, naik menjadi 3,08 persen pada Mei, dan kembali meningkat menjadi 3,34 persen pada Juni 2026.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu memperkuat pengendalian inflasi agar tidak melampaui batas atas sasaran nasional sebesar 3,5 persen.
“Kita harus berusaha agar inflasi tidak menyentuh batas atas 3,5 persen agar tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kelompok penyumbang utama inflasi berasal dari makanan, minuman, dan tembakau, transportasi, serta komoditas emas yang fluktuatif.
Masih Terjadi Kenaikan Harga Sejumlah Komoditas Pangan
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan sejumlah komoditas pangan masih mengalami kenaikan harga, seperti bawang merah, bawang putih, beras, wortel, hingga ikan segar.
“Ikan segar mengalami inflasi year-on-year sebesar 8,87 persen di 36 provinsi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kenaikan harga ikan dipengaruhi oleh meningkatnya biaya operasional nelayan akibat harga solar serta faktor cuaca yang kurang mendukung aktivitas penangkapan.
Selain isu inflasi, rakor juga membahas sejumlah agenda strategis, seperti progres Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3, serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Pemutakhiran DTSEN untuk Salurkan Bantuan Tepat Sasaran
Di sisi lain, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan pentingnya pemutakhiran data sebagai dasar kebijakan. Menurutnya, DTSEN menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
“Tanpa dukungan pemerintah daerah, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak akan maksimal,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,61. Sementara inflasi bulanan sebesar 0,23 persen dan inflasi tahun kalender mencapai 2,39 persen.
Komoditas yang dominan menyumbang inflasi di Kalteng antara lain beras, bensin, minyak goreng, ikan nila atau patin, serta cabai rawit.
Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat dan mutakhir.
Editor: Rizki
