lenterakalimantan.com, JAKARTA – Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia menunjukkan peningkatan pada 2026. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di angka 93,61 persen.
Capaian tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2025. Pada tahun sebelumnya, indeks literasi keuangan tercatat 66,64 persen dan inklusi keuangan sebesar 92,74 persen.
Hasil SNLIK 2026 diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026). Pengumuman dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan tersebut sekaligus melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Target indeks literasi keuangan pada 2029 ditetapkan sebesar 69,35 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen. Dengan capaian masing-masing 69,57 persen dan 93,61 persen, kedua indikator tersebut telah melewati target pemerintah.
SNLIK 2026 juga menjadi survei pertama yang dilaksanakan melalui kolaborasi OJK, LPS, dan BPS. Kolaborasi tersebut ditujukan untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
SNLIK 2026 mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan melibatkan 75.000 responden berusia 15–79 tahun.
Jumlah responden tersebut meningkat signifikan dibandingkan SNLIK 2024 dan 2025 yang melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.
Pendataan dilakukan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Sebanyak 3.480 petugas terlibat dalam proses pendataan.
Indeks literasi keuangan diukur berdasarkan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku masyarakat. Sementara indeks inklusi keuangan mengukur penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
Kalsel Peringkat Kedua Literasi Keuangan
Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi dengan tingkat literasi keuangan tertinggi secara nasional. Kalsel menempati posisi kedua dengan indeks literasi keuangan sebesar 79,69 persen.
Posisi pertama ditempati DKI Jakarta dengan 84,01 persen, disusul Bali sebesar 78,77 persen.
Sementara untuk indeks inklusi keuangan, tiga provinsi dengan capaian tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 99,74 persen, DI Yogyakarta 98,74 persen, dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
Literasi Perkotaan Lebih Tinggi
Berdasarkan klasifikasi wilayah, masyarakat perkotaan tercatat memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan.
Indeks literasi keuangan masyarakat perkotaan mencapai 72,54 persen dan inklusi keuangan 95,47 persen. Sementara masyarakat perdesaan mencatat indeks literasi keuangan 64,42 persen dan inklusi keuangan 90,39 persen.
Berdasarkan gender, tingkat literasi keuangan laki-laki dan perempuan relatif berimbang. Literasi keuangan laki-laki tercatat 69,54 persen, sedangkan perempuan 69,61 persen.
Pada indikator inklusi keuangan, laki-laki mencapai 93,49 persen dan perempuan 93,73 persen.
SNLIK 2026 juga menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan literasi dan inklusi keuangan. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Indeks literasi keuangan masyarakat yang tidak atau belum pernah sekolah hingga tidak tamat SD tercatat 45,23 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 59,67 persen pada lulusan SD, 67,72 persen lulusan SMP, 79,17 persen lulusan SMA, dan 93,46 persen pada lulusan perguruan tinggi.
Untuk indeks inklusi keuangan, masing-masing kelompok tersebut mencatat 85,80 persen, 89,85 persen, 93,42 persen, 97,36 persen, dan 99,49 persen.
Selain mengukur literasi dan inklusi keuangan secara umum, SNLIK 2026 juga memotret pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan.
Hasilnya, 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, tetapi hanya 46,31 persen yang mengenal LPS.
Pengetahuan mengenai penjaminan polis juga masih rendah. Hanya 12,47 persen pemilik produk asuransi di luar penyelenggara program jaminan sosial yang mengetahui adanya penjaminan polis.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa edukasi mengenai LPS perlu diperluas. Masyarakat tidak hanya perlu mengenal keberadaan LPS, tetapi juga memahami hubungan antara simpanan yang dijamin, peran LPS sebagai lembaga penjamin, serta mekanisme penjaminannya.
Berdasarkan segmentasi, sebanyak 38,8 persen masyarakat telah mengetahui penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS.
Sebanyak 23,7 persen mengetahui adanya penjaminan simpanan, tetapi belum mengenal LPS. Sebaliknya, 7,5 persen mengenal LPS tetapi belum memahami penjaminan simpanan.
Sementara itu, 30 persen masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS. Kelompok tersebut menjadi salah satu sasaran prioritas dalam program peningkatan literasi LPS.
Hasil SNLIK 2026 akan menjadi salah satu rujukan OJK, LPS, dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan serta program peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Program literasi selanjutnya akan lebih diarahkan kepada masyarakat perdesaan, kelompok usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, serta kelompok petani, peternak, pekebun, nelayan, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang belum bekerja.
LPS juga mendorong perubahan pendekatan program literasi dari kegiatan yang bersifat massal menjadi lebih terarah, tersegmentasi, dan terukur.
Materi edukasi akan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, termasuk sasaran, pesan, kanal komunikasi, lokasi, hingga pendekatan yang digunakan.
Dengan strategi tersebut, peningkatan literasi keuangan diharapkan tidak berhenti pada bertambahnya pengetahuan masyarakat, tetapi juga mendorong penggunaan produk dan layanan keuangan secara bijak serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.
OJK, LPS, BPS, dan para pemangku kepentingan berkomitmen terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Editor: Tim Redaksi
