lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memastikan ketersediaan bahan pokok di daerah dalam kondisi aman dan terkendali. Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel, Rusma Khazairin, usai mengikuti rapat koordinasi pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi daerah secara virtual, Senin (24/8/2026).
Rusma mengikuti rapat tersebut mewakili Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dari Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru. Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol. Tomsi Tohir, dan diikuti secara virtual oleh gubernur, bupati, wali kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Selain membahas pengendalian inflasi, rapat koordinasi tersebut juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Rusma mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalsel pada pekan ketiga Agustus berada dalam kondisi stabil.
“Untuk ketersediaan bahan pokok di Kalsel aman terkendali. Minggu ketiga Agustus ini, dari rapat koordinasi kita dengan Kemendagri, kita melihat Indeks Perkembangan Harga kita berada di posisi yang stabil,” ujar Rusma.
Menurutnya, stabilitas harga perlu terus dijaga melalui berbagai langkah yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satunya melalui pelaksanaan gerakan pangan murah dan kegiatan serupa.
“Mudah-mudahan langkah dari TPID, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus dilaksanakan. Seperti gerakan pangan murah dan sejenisnya, sehingga harga-harga dapat terus stabil,” katanya.
Rusma menambahkan, Pemprov Kalsel juga terus memantau sistem distribusi pangan di daerah. Menurutnya, koordinasi dan kerja sama yang baik antarpihak menjadi salah satu kunci untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
Ia juga berharap setiap kabupaten/kota di Kalsel dapat memiliki outlet TPID yang berfungsi sebagai salah satu barometer kestabilan harga di daerah.
“Kami juga berharap ke depan kabupaten/kota memiliki outlet TPID. Di sanalah nantinya dapat menjadi barometer kestabilan harga di daerah. Karena di outlet ini menjual di bawah atau sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujarnya.
Rusma menjelaskan, keberadaan outlet TPID tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas harga, tetapi juga membantu mengendalikan inflasi dan lonjakan harga pangan, terutama menjelang hari besar keagamaan maupun ketika terjadi gejolak pasar.
Selain itu, outlet TPID diharapkan dapat membantu memastikan ketersediaan stok pangan sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
“Fungsi lainnya juga dapat mengendalikan lonjakan harga pangan di daerah, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak pasar. Selain itu, juga dapat memastikan keamanan stok, sehingga memudahkan warga mendapatkan pasokan barang kebutuhan dasar dengan mudah dan terjangkau,” pungkasnya.
Editor: Tim Redaksi
