lenterakalimantan.com, PELAIHARI – Di hari jadi ke-59 Kabupaten Tanah Laut (Tala) ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat merilis Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah yang berlaku efektif sejak 1 November 2024.
Karcis atau tiket atau kuitansi yang digunakan untuk memungut retribusi daerah wajib diporporasi, kecuali retribusi pelayanan kesehatan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bapenda Tala, Rudi Ismanto, Selasa (3/12/2024).
Lebih lanjut Rudi menjelaskan, jika karcis atau tiket atau kuitansi disediakan oleh Perangkat Daerah, kemudian diporporasi oleh Bapenda dihitung dan dibuatkan Berita Acara.
Setelah karcis digunakan maka sisa sobekan atau bongkahan karcis tidak boleh digunakan kembali untuk memungut retribusi daerah tetapi dikembalikan ke Bapenda untuk dihitung dan dibuatkan Berita acara kembali.
“Tujuan dari kewajiban korporasi terhadap karcis atau tiket atau kuitansi adalah dalam rangka memudahkan pengendalian dan pengawasan retribusi daerah serta untuk kepastian atau keabsahan pembayaran oleh warga atas jasa/pelayanan dari Pemerintah Daerah.” ulas Rudi.
Ia bilang, selain karcis atau tiket atau kuitansi, pemungutan retribusi daerah juga dapat berupa surat tanda setoran dari bank dan struk pembayaran secara elektronik serta Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang ditandatangani oleh pejabat pengelola retribusi pada Perangkat Daerah.
Ketetapan mengenai tarif retribusi daerah, dijelaskan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku sejak 5 Januari 2024.
“Ketentuan mengenai tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur sebelum adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi,” pungkas Rudi.
Untuk informasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 dapat diunduh melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut.
