lenterakalimantan.com, TANAH BUMBU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Alpiya Rakhman, S.E., M.M., menyerap berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam kegiatan reses masa sidang III Tahun 2026.
Sejumlah persoalan mendasar menjadi perhatian masyarakat, mulai dari kebakaran lahan yang berdampak terhadap kualitas udara, keterbatasan akses air bersih, pengembangan usaha perikanan, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur desa.
Kegiatan reses yang berlangsung pada 4–11 November 2026 tersebut diawali Alpiya Rakhman di Desa Satui Barat, Kamis (5/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Satui Barat itu dihadiri kepala desa, jajaran perangkat desa, serta masyarakat setempat.
Dalam dialog bersama warga, persoalan kebakaran lahan di kawasan Kilometer 171 Satui menjadi salah satu keluhan utama. Masyarakat mengaku terganggu dengan asap kebakaran yang belum kunjung padam sehingga menghambat aktivitas sehari-hari dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan, terutama gangguan pernapasan.
Menanggapi keluhan tersebut, Alpiya menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendorong percepatan penanganan kebakaran. Ia juga akan meminta keterlibatan perusahaan yang memiliki lahan tersebut agar persoalan dapat segera ditangani.
Selain kebakaran lahan, warga mengusulkan perluasan jaringan pipa air bersih karena masih terdapat kawasan permukiman yang belum terjangkau layanan tersebut. Persoalan pencemaran udara yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan di sekitar wilayah Satui juga disampaikan sebagai perhatian masyarakat.
Alpiya mengatakan, aspirasi mengenai perluasan jaringan air bersih akan dikoordinasikan dengan pihak PDAM agar kebutuhan dasar masyarakat tersebut mendapat perhatian dan solusi.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha budidaya ikan. Warga mengharapkan bantuan peralatan serta pembangunan kolam tematik untuk menunjang kegiatan usaha perikanan.
Menanggapi usulan tersebut, Alpiya menyatakan akan meneruskannya kepada dinas terkait dan berupaya memperjuangkan dukungan melalui kementerian. Namun, ia mengingatkan bahwa kesiapan serta legalitas lahan menjadi persyaratan penting sebelum bantuan dapat direalisasikan.
Karena itu, masyarakat diminta menyiapkan proposal pengajuan dan memastikan lahan yang akan digunakan memiliki status kepemilikan yang jelas dan sah. Selain ketersediaan lahan, aspek bibit dan pakan ikan juga perlu diperhatikan agar usaha budidaya dapat berjalan secara berkelanjutan.
Di sektor perikanan dan kelautan, kelompok nelayan yang diwakili Zarkasi turut mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBM) di kawasan pesisir Satui Barat. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar sekaligus menunjang kelancaran aktivitas nelayan.
Warga juga mengusulkan bantuan tandon air untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK).
Pada kesempatan itu, Alpiya turut memaparkan perkembangan pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannya, di antaranya pembangunan jalan Banjarbaru–Batulicin dan Jembatan Batulicin–Kotabaru. Menurutnya, pembangunan infrastruktur strategis tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Setelah menyerap aspirasi masyarakat Desa Satui Barat, Alpiya melanjutkan kegiatan reses ke Desa Al Kautsar, Kecamatan Satui. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat kembali menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, kebersihan lingkungan, dan infrastruktur desa.
Perwakilan guru SDN 3 Sekapuk mengusulkan pembangunan fasilitas MCK sekolah karena kondisinya dinilai masih sangat minim. Selain itu, mereka juga mengusulkan pengadaan tempat sampah untuk mendukung kebersihan lingkungan desa.
Menanggapi usulan tersebut, Alpiya menyatakan akan menyampaikannya kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan program pembangunan daerah.
Sementara itu, warga RT 10 Desa Al Kautsar mengharapkan adanya penetapan zona sekolah, pembangunan siring atau penahan badan jalan, serta pengaspalan jalan desa. Berbagai usulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas pendidikan.
Alpiya menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat, baik di Desa Satui Barat maupun Desa Al Kautsar, akan menjadi bahan perjuangan DPRD untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta instansi terkait.
Menurutnya, reses merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan berbagai kebutuhan dan persoalan di daerah mendapat perhatian dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
Ia juga menekankan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah agar kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Kami akan berupaya mengoordinasikan dan memperjuangkannya kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait sesuai kewenangannya. Harapannya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat memperoleh solusi dan tindak lanjut nyata,” ujar Alpiya.
Melalui kegiatan reses tersebut, ia berharap komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah semakin kuat sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih tepat sasaran, merata, serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Editor : Tim Redaksi
