lenterakalimantan,com. BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa kembali unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Kalsel,Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kamis (24/6) sore.
Kedatangan ratusan mahasiswa lintas Kampus itu menyatakan sikap untuk menagih janji pihak DPRD Kalsel, yang sebelumnya telah bersepakat dengan para demonstran untuk menyampaikan tuntutan mereka ke Presiden RI, Joko Widodo terkait #SaveKPK.
Mereka pun meminta, agar Ketua DPRD Kalsel Supian HK menemui mereka agar bisa menyampaikan pernyataan sikap, yang kemudian disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo.
Unjuk rasa pun diwarnai dengan aksi saling dorong-mendorong antara Mahasiswa dan Aparat Kepolisian.
Ahmad Renaldi Koordinator Wilayah BEM se-Kalimantan Selatan menyatakan mereka akan bertahan sampai Ketua DPRD Kalsel Supian HK datang menemui mereka.
“Apabila Ketua DPRD tidak menanggapi pernyataan sikap kami yang nomor 2, berarti tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan rakyat kalsel berarti kami minta untuk bapak turun dari kursinya” tegas Ahmad Renaldi
Adapun pernyataan sikap dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Selatan berbunyi yakni
Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk membuat surat tuntutan atas nama DPRD Kalsel yang berisi.
Isi surat itu berbunyi Kami dari DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk angkat suara perihal tuntutan Mahasiswa Kalsel sebelumnya (terlampir), dengan bukti dokumentasi video dan rilis tertulis.
Kami DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerima dan menyetujui tuntutan Mahasiswa Kalsel sebagaimana terlampir tuntutan sebelumnya.
Kedua Menuntut Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK untuk mundur dari jabatannya, apabila tidak memenuhi tuntutan yang pertama.
“Kita akan merangkai kalonya hari ini tidak ditemui kita pasti akan melanjutkan aksi terus” tutup Koordinator Wilayah BEM se Kalsel Ahmad Renaldi.
Hingga Berita ini diturunkan malam, aksi unjuk rasa masih berjalan. Bahkan jalan utama Lambung Mangkurat sempat ditutup dan dilakukan rekayasa lalu lintas pihak kepolisian.
