lenterakalimantan.com, AMUNTAI – Karena dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, Oknum Kepala Desa (Kades)di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), berinisial A, jadi terdakwa tindak pidana Pemilu.
Terdakwa, A, saat lakukan tindak pidana Pemilu berstatus sebagai Kepala Desa Bajawit, Kecamatan Amuntai Selatan.
Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 490 UU RI No7 tahun 2017 tentang Pemilu ini terjadi di sebuah Pos Kamling yang beralamat di Desa Bajawit RT. 01 Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten HSU, Rabu 7 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita.
Dari temuan Bawaslu HSU, melalui seorang anggota PKD, saat sedang ada kegiatan Posyandu Lansia yang dihadiri sekitar 10 orang,
Terdakwa mengajak untuk memilih seorang calon DPR RI dan DPRD Kalsel dari satu parpol yang sama.
Saat itu, oknum kades ini juga memegang dua buah kartu yang masing-masing bergambar caleg kedua orang tersebut, terdapat nomor urut, nama partai dan terdapat tulisan coblos hingga kasusnya sampai ke Pengadilan.
Sidang oleh Majelis Hakim yang diketuai, Gland Nicholas H,di PN Amuntai.Senin (25/3/2024) menyatakan,bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 UURI No7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A, selama 4 bulan penjara dan denda Rp5 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.
Kajari HSU, Agustiawan Umar, melalui Kasi Intel Kejari HSU, Asis Budianto, sewaktu dikonfirmasi , membenarkan vonis bersalah telah dijatuhkan majelis hakim terhadap oknum Kades.
“Terhadap vonis , terdakwa menyatakan pikir-pikir selama tiga hari dan demikian juga Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menyatakan pikir-pikir,” katanya.
Sehingga karena terdakwa masih pikir-pikir selama 3 hari maka putusan belum inkrach atau berkekuatan hukum tetap.
Diketahui, vonis majelis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari HSU, Andris Budianto dan Rahmanda Bayu Sulistia, dalam persidangan sebelumnya.
Saat itu JPU menuntut terdakwa A dijatuhi pidana 5 bulan dan denda Rp5 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.
