lenterakalimantan.com, TAPIN – Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin mengadakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan, yang diselenggarakan pada hari Jumat (31/05/2024) dengan narasumber dari Kepolisian Resor Tapin, IPDA Ahmad Mujib Widaryono, S.H. Dalam pemaparannya beliau menyampaikan tentang bagaimana upaya yang bisa kita lakukan dalam pencegahan kasus pertanahan dan bagaimana solusinya disaat terjadi masalah pertanahan dari sudut pandang kepolisian.
Kegiatan Sosialisasi Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin ini dibuka langsung oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin Bapak Lang Lang Tresna Permagati, S.SiT.,M.H., laporan ketua panitia disampaikan oleh Ibu Setya Etika Mulyasari, S.P.,M.Ling., serta sebagai moderator dalam acara kali ini Bapak Anggoro Aji Pamungkas, S.P dan Bapak Bayu Winoto, S.P.,M.P yang bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin.
Dengan peserta Sosialisasi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tapin, perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin, perwakilan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin, perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Perwakilan dari Kecamatan Tapin Utara, Lokpaikat, Tapin Tengah, Tapin Selatan, serta perwakilan dari Kelurahan Rangda Malingkung, Rantau Kiwa, Rantau Kanan, Bitahan, Tambarangan, Kupang serta Perwakilan dari Desa Bitahan Baru, Desa Bungur, Desa Lumbu Raya, dan Desa Perintis Raya serta diikuti juga oleh seluruh Pejabat Pengawas di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam menghindari terjadinya kasus pertanahan. Terjadinya kasus atau sengketa tanah akan berdampak negatif baik secara ekonomi, sosial politik, budaya, serta ekologi dan lingkungan. Kegiatan Sosialisasi Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ini diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah hal tersebut terjadi.
