lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Suwandi SH MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memimpin sidang Praperadilan menolak seluruhnya gugatan yang diajukan pemohon M Saidi Noor melalui kuasa hukum Zainal Abidin SH MH
Dijelaskan Kasi Penkum Kejati Kalsel Yuni Priyono dalam siaran pers Nomor: PR-138/O.3.3.6/Kph/10/2024., bahwa pada sidang gugatan praperadilan dengan agenda putusan Selasa, 01 Oktober 2024, hakim tunggal Suwandi menyatakan dalam uraiannya bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan pihak penyidik Kejati Kalsel dalam proses penyidikan, pemanggilan, pemeriksaan, penetapan hingga penahanan tersangka MS (pemohon).
Pemohon praperadilan adalah tersangka MS dalam perkara praperadilan No. 4 / Pid.Pra/2024/ Pn.BJM Melalui Kuasa Hukum Zainal Abidin. S.H. & Rekan. Dan sebagai termohon adalah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Bahwa dalam persidangan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalimantan Selatan Dr. Abdul Mubin SH MH. hadir secara langsung beserta Tim sebagai Kuasa dan mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Selatan sebagai Termohon untuk mengikuti jalannya persidangan.
Dalam putusannya hakim tunggal Pengadilan Negeri Banjarmasin Suwandi. S.H.,M.H. dalam pertimbangannya menyatakan termohon dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang di wakili Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalimantan Selatan Dr. Abdul Mubin, S.T, S.H.,M.H. beserta Tim yang bertindak sebagai Kuasa dan mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dapat membuktikan bahwa penetapan tersangka telah sah dan sesuai dengan aturan-aturan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, dimana penetapan tersangaka tersebut telah dikuatkan dengan bukti-bukti/alat bukti diantaranya berupa keterangan saksi, ahli dan Surat.
Sedangkan disisi lain pemohon dalam hal ini tersangka MS atau yang diawakili oleh Kuasa hukumnya Zainal Abidin. S.H. & Rekan di dalam dalil-dalil permohonannya tidak dapat membuktikan bahwa penetapan tersangka MS adalah tidak sah, untuk itu maka terkait pokok perkara hakim menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Bahwa dengan hadirnya Asisten Tindak Pidana Khusus dalam persidangan praperadilan tersebut, menunjukkan komitmen dan keseriusan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dalam penegakan hukum utamanya penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.
“Karena Korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak tatanan masyarakat dan perekonomian
Negara, dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan, merampas Hak Asasi Manususia, serta menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dan Istisusi-Institusi Publik,” Yuni Priyono. ril
