lenterakalimantan.com, MUARA TEWEH – Anggota DPRD Barito Utara (Barut), H Tajeri menyayangkan aksi boikot 11 anggota dewan. Selain berdampak kepada ribuan pendaftar CPNS, juga berdampak pada program seluruh dinas.
“Anggota DPRD ini dipilih oleh masyarakat sebagai wakil rakyat yang mewakili dan menjalankan amanat masyarakat, jangan sampai menghambat program-program masyarakat,” tegas Tajeri, Kamis (9/10/2024).
Dibatalkannya Rapat Paripurna sebanyak enam kali, karena ketidakhadiran 11 anggota dewan menuai sorotan dari kalangan ASN, maupun tokoh masyarakat.
Tajeri menyatakan, perbedaan pendapat itu wajar, tapi dipersilakan untuk memberikan alasannnya di dalam forum.
“Dalam hal ini, kita sebagai wakil rakyat memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018,” kata Tajeri usai Rapat Paripurna.
Terlebih dewan punya hak menyetujui atau menolak anggaran, sesuai mekanisme yang ditentukan. Sementara aksi boikot dan surat terbuka tidak ada ketentuan dalam peraturan.
“Tata tertib (Tatib) itu, anggota dewan memiliki kewajiban untuk hadir serta membahas bersama, setelah disetujui untuk dibawa ke paripurna dan hak dewan menyampaikan pendapat fraksi,” katanya
“Dalam Pasal 159 ayat 3 poin B, tidak menghadiri Rapat Paripurna dan Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang lain, yang menjadi tugas dan kewajiban enam kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, ada tiga point yang perlu dipahami anggota dewan, pertama, adalah kewenangan partai politik untuk pemberhentian antarwaktu, lalu penggantian antarwaktu yang juga kewenangan dari partai politik, dan yang terakhir adalah pemberhentian, yang merupakan kewenangan dari pimpinan sementara berdasarkan bukti-bukti yang ada,” tegas Tajeri.
