lenteraKalimantan.com, PELAIHARI – Ketua DPRD Tanah Laut (Tala) Muslimin dari Fraksi PDI Perjuangan melakukan reses di daerah pemilihan (dapil) II, Sabtu (20/5/2023).
Muslimin mengatakan, pertemuan reses berlangsung di dua tempat, yakni Desa Kintap pelaksanaannya pagi dan sorenya di Desa Kebun Raya, Kecamatan Kintap.
“Pertemuan berlangsung di dua tempat, yang hadir pada reses sekitar 200 orang,” katanya kepada lenterakalimantan.com, Senin (22/5/2023).
Ia mengatakan, selama kegiatan reses di dua desa warga banyak mengeluhkan sarana air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Kendati sudah ada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Desa Kintap, nyatanya belum bisa menjangkau semua kepada warga setempat.
“Pada musim kemarau seperti sekarang ini air yang ada di sana menjadi asin,” ujarnya.
Muslimin menjelaskan, permasalah air bersih sama dirasakan oleh warga di Desa Kebun Raya masih kekurangan air bersih.
Meskipun sudah ada Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan warga di Desa Kebun Raya.
Ia menambahkan, hasil dari reses yang didapat dari aspirasi warga
di dua desa banyak mengusulkan pembuatan sumur bor dan embung lahan pertanian.
Selain persoalan air bersih, kata politisi PDI Perjuangan itu, warga Desa Kebun Raya menyampaikan aspirasinya, ingin menuntaskan terkait masalah lumpur bekas tambang, yang masuk ke sungai sehingga terjadi pendangkalan di saluran sungai.
“Informasi kepala desa sudah ada pertemuan dengan pihak perusahaan tambang dan akan membuatkan galian sumur supaya bisa menampung limbah dari bekas tambang tersebut, sampai sekarang belum terealisasi,” ungkapnya.
Menurut Muslimin, sehingga warga mengusulkan ke pihak daerah, nanti di APBD perubahan bisa dibuatkan normalisasi dibuatkan penahan tanggul lumpur tidak masuk ke sungai.
“Warga menyampaikan dampak dari limbah tambang air sungai mampet tidak bisa normal mengalir ke lahan pertanian,” cetusnya.
Tidak itu saja kata Muslimin, warga di dua desa menyampaikan aspirasi masalah kurangnya penerangan jalan umum (PJU). Walau sudah terpasang banyak PJU yang padam.
“Ini sudah dievaluasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, akan segera ditindaklanjuti, permasalahan warga harus ditanggulangi secepatnya dan nantinya pembuatan sumur bor akan ditanggung oleh daerah,” pungkasnya.
