lenterakalimantan.com, MARABAHAN – Hery Sasmita. S,STP., M.AP Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala menghadiri Workshop Literasi, Sosialisasi Persiapan Pemantauan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Penyelenggaraan Indeks Pemerintahan Digital (IPD) tahun 2026 pada Kamis, 17 Juli 2025.
Workshop yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin ini diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya Sekda mengajak seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk bersinergi dan berkomitmen dalam mempercepat penerapan SPBE mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program yang harus dilakukan secara digital, terintegrasi, dan transparan. Implementasi SPBE bukan hanya soal digitalisasi proses pemerintahan, tetapi juga transformasi mindset aparatur, dari budaya birokrasi konvensional menjadi budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan berbasis data.
Baca juga : Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD 2026
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhamad Muslim mengatakan kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memastikan kesiapan dan peningkatan kualitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta transformasi digital Pemerintahan di lingkungan pemerintahan daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.
Dia mengatakan bahwa saat ini Indeks SPBE Provinsi Kalsel termasuk kategori sangat baik. Hal ini tidak lepas dari berbagai inisiatif yang telah dijalankan, salah satunya penyediaan layanan internet gratis di sejumlah fasilitas pelayanan publik. Diskominfo Kalsel juga berencana menyediakan fasilitas layana internet gratis tersebut pada sejumlah objek wisata di Kalsel agar para wisatawan dapat menikmati internet gratis pula.
Hery juga menambahkan bahwa Barito Kuala turut menjadi salah satu lokus penilaian mandiri pemerintahan digital tahun 2025. Ia pun menyimpulkan 5 poin penting pemerintahan digital.
“Pertama, digitalisasi dari prosudural menuju orientasi berdampak. Kedua, transformasi digital pemerintah bukan hanya tentang teknologi melainkan transformasi menyeluruh untuk menghasilkan pelayanan optimal. Ketiga, fokus ke kebutuhan masyarakat bukan hanya instansi.
Keempat, strategi perwujudan pelayanan publik fokus pada target presiden dan kebutuhan masyarakat. Kelima, perubahan paradigma dari pemerintah mengatur masyarakat menjadi pemerintah bekerja bersama masyarakat,” pungkasnya.
Editor : FRA
