lenterakalimantan.com, JAKARTA – Upaya Kubu Muldoko mendongkel kepemimpinan AHY di Partai Demokrat pupus. Sejumlah cara telah dilakukan untuk mengkudeta kepemimpinan yang sah dari tangan putra Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Berlambang Mercy tersebut. Namun lagi-lagi gagal lantaran penegak hukum berpihak pada kebenaran.
Terbaru, dua gugatan kubu Muldoko DKK, atas AD/ART Partai Demokrat yang disahkan pemerintah terdata dalam lembaran negara. Dimentahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di hari yang sama. (Selasa 4/5).
Mehbob, Tim Advokasi DPP Partai Demokrat AHY menyatakan, “Pertama, Gugatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun dkk tentang AD/ART Partai dinyatakan Gugur oleh Pengadilan karena Pengacara Penggugat sudah tiga kali tidak hadir sidang. Aneh, kalau sudah berani gugat, mengapa tidak berani hadir?”
Mehbob menduga, ketidakhadiran para pengacara tersebut di Pengadilan lantaran terungkapnya kasus dugaan Surat Kuasa Palsu 9 pengacara dkk yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Kepolisian untuk kemudian dibawa ke meja hijau.
“Kedua, gugatan Jhoni Allen Marbun atas pemecatan dirinya sebagai Kader Demokrat yang otomatis memberhentikan dirinya sebagai Anggota DPR-RI, juga ditolak Pengadilan. Undang-Undang Parpol tegas mengatur bahwa kalau mau protes tentang pemecatan ya ke Mahkamah Partai. Kalau ke Pengadilan tentu salah kamar.”
Mehbob menegaskan, pihaknya juga sedang menggugat 12 (dua belas) mantan kader di PN Jakarta Pusat terkait Perbuatan Melawan Hukum. Mereka digugat atas dugaan melaksanakan KLB ilegal dengan peserta ‘abal-abal’ dan melakukan serangkaian kebohongan dengan mencitrakan dirinya sebagai pengurus partai yang sah.
“Kami tidak gentar. Kami siap membuktikan dengan fakta hukum bahwa
tidak ada dualisme di dalam Partai Demokrat dan AHY adalah Ketua Umum yang sah.” tutup Mehbob.
Terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel Rusian menuturkan ditolaknya gugatan Muldoko CS disambut gembira kader di daerah. Sebab gugatan itu tidak berdasar. Merstinya, jika ingin menggugat 3 bulan setelah di tanda tangani oleh kemenkumham disaat AHY baru menjabat.
“Gugatan pemecatan kader yang sangat miris dan salah besar. Karena ingin gugat perdata, berbuatnya malah menabrak perbuatan pidana pemalsuan kuasa,,karna itu putusan ditolak lah paling adil. Apalagi mereka yang menggugat sudah dipecat dari partai demokrat lantaran menggar AD/ART,”tandas Rusian(*)
