lenterakalimantan.com, JAKARTA – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) baru-baru ini menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Golden Eagle International – UNDP (Golden Eagle), menyusul temuan bahwa entitas tersebut tidak memiliki dasar legalitas operasional di Indonesia dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
Keputusan ini diambil setelah Satgas PASTI memanggil perwakilan Golden Eagle serta sejumlah nasabah untuk melakukan klarifikasi. Pemanggilan tersebut dilakukan menyusul laporan dari masyarakat yang menerima penawaran penghapusan utang dari pihak Golden Eagle.
Dalam proses klarifikasi yang melibatkan sejumlah instansi antara lain Bareskrim Polri, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Investasi/BKPM, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ditemukan sejumlah kejanggalan terkait legalitas dan model bisnis Golden Eagle.
Beberapa poin penting hasil klarifikasi antara lain:
- Golden Eagle menawarkan program penghapusan utang bank kepada masyarakat yang diklaim didasarkan pada 24 landasan hukum.
- Perusahaan tidak dapat menjelaskan secara rinci dasar hukum yang dimaksud.
- Golden Eagle tidak memiliki badan hukum di Indonesia.
- Golden Eagle juga tidak memiliki izin operasional resmi di Indonesia.
Selain penawaran penghapusan utang, Satgas PASTI bersama Pemerintah Kota Yogyakarta juga menemukan bahwa Golden Eagle menawarkan skema pembiayaan investasi Non-APBN/APBD kepada pemerintah daerah. Skema tersebut mencakup klaim sumber dana dari likuiditas makroprudensial Bank Indonesia dan Asset Management Unit dari bank pelaksana, serta usulan kerja sama yang melibatkan penjaminan personal (personal guarantee) oleh kepala daerah.
Namun, setelah dilakukan klarifikasi bersama Satgas PASTI di tingkat pusat dan daerah, disimpulkan bahwa skema pembiayaan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan berpotensi menyesatkan.
Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi atau pinjaman online yang mencurigakan, terutama jika menawarkan imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal. Masyarakat diminta segera melapor melalui website sipasti.ojk.go.id, kontak telepon 157, WhatsApp di nomor 081157157157, atau email [email protected] apabila menemukan dugaan aktivitas keuangan ilegal.***
Sumber : Siaran Pers
Editor : Tim Redaksi
