lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Menghadapi ancaman pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan langkah antisipatif. Salah satunya dengan menggenjot sektor hilirisasi kelapa dalam, komoditas yang dinilai memiliki nilai ekonomi besar dan mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa Kaltim tak boleh lagi bergantung pada eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan. Karena itu, ia mendorong jajarannya untuk membuka lebih banyak peluang investasi, terutama pada komoditas yang potensinya dinilai masih belum digarap maksimal.
“Penting bagi kita untuk membuka seluas-luasnya investasi pengembangan hilirisasi. Contohnya kelapa dalam,” ujar Gubernur Harum saat memimpin Morning Briefing di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kaltim, Senin (17/11/2025).
Indonesia merupakan penghasil kelapa dalam terbesar di dunia, dan Kaltim memiliki kawasan yang sangat potensial untuk pengembangannya. Gubernur Harum menyebut hilirisasi kelapa dalam mampu menciptakan nilai tambah besar bagi ekonomi daerah.
“Kelapa dalam ini, potensi hilirisasinya sangat luar biasa,” tegasnya.
Satu pohon kelapa dalam dapat menghasilkan 50–80 butir per tahun, dengan potensi keuntungan sekitar Rp35 juta per hektare dari penjualan kopra. Secara nasional, nilai ekonomi industri hilirisasi kelapa dalam bahkan diperkirakan mencapai Rp2.400 triliun.
Produk turunannya pun beragam, mulai dari minyak kelapa, santan kemasan, virgin coconut oil (VCO), hingga coco fiber dan coco peat yang sangat diminati pasar global.
“Produk turunan kelapa dalam sangat diminati pasar global untuk industri makanan sehat, kosmetik, dan bahan alami,” jelasnya.
Saat ini harga kelapa dalam berkisar Rp13 ribu per butir. Namun setelah diolah menjadi produk bernilai tambah, harganya dapat melambung berkali-kali lipat. Ironisnya, banyak kelapa dari Indonesia justru dikirim ke Thailand dan Vietnam untuk diolah menjadi produk bermerek sebelum kembali masuk ke pasar internasional.
“Kaltim seharusnya mengambil peluang besar dari kelapa dalam ini. Apalagi Kaltim memiliki potensi lahan yang masih sangat luas,” kata Gubernur Harum.
Agar peluang investasi semakin terbuka, ia meminta seluruh instansi terkait mempermudah perizinan dan memperkuat promosi potensi daerah.
“Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit. Mari bekerja keras, cepat, dan tepat. Lakukan semuanya dengan ikhlas dan sepenuh hati,” pungkasnya.
