lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan resmi menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda se-Indonesia Tahun 2025 yang berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (3/11/2025). Rakor yang mengangkat tema “Sinergitas Perencanaan Daerah Melalui Program Strategis Nasional dalam Mendukung Asta Cita” ini dihadiri para pejabat pusat dan daerah, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, Deputi PPN/Bappenas Medrilzam, serta Ketua Forum Bappeda se-Indonesia, Dikky Anugerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus membuka kegiatan sekaligus menyampaikan arahan strategis terkait pentingnya penyelarasan pembangunan lintas tingkatan pemerintahan.
“Rakor ini bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum untuk menajamkan dan menyinkronkan target pembangunan pusat dan daerah,” tegasnya.
Ia menegaskan kembali bahwa Bappeda memegang peran sentral dalam orkestrasi perencanaan nasional.
“Kepala Bappeda adalah koordinator utama yang memastikan seluruh dokumen perencanaan daerah selaras dengan prioritas nasional,” ujarnya.
Wamendagri juga mengingatkan pentingnya netralitas birokrasi pasca Pilkada 2024 serta menekankan pelaksanaan program strategis nasional seperti makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, penguatan pangan dan energi, serta penurunan kemiskinan ekstrem.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan sekadar angka, melainkan perintah kerja,” tambahnya.
Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan penghormatan kepada seluruh peserta rakor.
“Kehadiran Bappeda dari seluruh Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan Asta Cita sebagai arah pembangunan bangsa,” katanya.
Ia memastikan Kalimantan Selatan siap mendukung agenda prioritas nasional, mulai dari peningkatan kesejahteraan, transformasi ekonomi, penguatan infrastruktur hingga pembangunan berwawasan lingkungan.
Sementara itu, Direktur PEIPD Bina Bangda Kemendagri, Iwan Kurniawan, menegaskan beratnya tugas Bappeda pada tahun perencanaan 2025.
“Tahun 2025 adalah masa di mana penyusunan dokumen jangka panjang dan menengah dilakukan secara bersamaan. Dokumen perencanaan harus menjadi panduan nyata, bukan sekadar dokumen administratif,” ucapnya.
Ia turut mengapresiasi Kalsel sebagai provinsi pertama yang menetapkan Perda RPJMD 2025–2029. Selain itu, ia mengingatkan perlunya inovasi pendanaan karena keterbatasan fiskal.
“Dalam situasi TKDD yang menurun, belanja penunjang harus dipangkas dan dialihkan untuk belanja produktif. Pola pembiayaan alternatif seperti KPBU dan CSR harus dioptimalkan,” jelasnya.
Ketua Forum Bappeda se-Indonesia, Dikky Anugerah, menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan forum bukan sekadar prosesi seremonial, tetapi komitmen untuk memperkuat arah pembangunan nasional.
“Tantangan seperti ketimpangan wilayah, perubahan iklim, keterbatasan fiskal, hingga kualitas data yang tidak merata menuntut perencanaan yang solid dan lintas sektor,” ujarnya.
Ia memastikan forum Bappeda di seluruh Indonesia siap mendukung pelaksanaan program strategis nasional dan menyukseskan agenda Asta Cita di seluruh wilayah.
Melalui kolaborasi dan sinergi yang dibangun dalam rakor ini, para perencana pembangunan optimistis mampu mengawal arah pembangunan nasional agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah menunjukkan kesiapan penuh menjadi bagian penting dalam mendorong penguatan perencanaan nasional ke depan.
Editor : Tim Redaksi
