lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin membebaskan dua terdakwa kasus dugaan korupsi, Saderi dan Febriyanti Rielena, S.Pd, yang masing-masing menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Sekretaris NPC Hulu Sungai Utara (HSU).
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang dengan agenda pembacaan amar putusan yang digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Selasa (3/2/2026) sore. Majelis hakim yang diketuai Aries Dedy, S.H., M.H., menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan JPU serta memerintahkan agar keduanya segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan. Hak-hak para terdakwa juga dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
Atas putusan tersebut, kedua terdakwa menyatakan menerima dan mengaku bersyukur.
Penasihat hukum Febriyanti Rielena, Budi Setiawan, S.H., menyatakan putusan majelis hakim membuktikan bahwa keadilan masih ditegakkan.
“Keadilan itu memang ada. Bagi masyarakat pencari keadilan, jangan takut, yakin dan percayalah bahwa keadilan itu ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah putusan dibacakan, kliennya langsung kembali ke rumah untuk menghirup udara bebas.
Saderi dan Febriyanti Rielena diketahui menjabat sebagai pengurus NPC HSU periode 2020–2025. Keduanya sebelumnya didakwa terlibat dalam dugaan pemotongan bonus atlet dan pelatih pada ajang Pekan Paralympic Provinsi (Peparprov) yang digelar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 2022.
Namun, majelis hakim menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut tidak terbukti, sehingga menjatuhkan putusan bebas murni (vrijspraak).
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri HSU menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Keduanya didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Editor : Tim Redaksi
