lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan pentingnya perubahan cara berpikir kepala daerah dalam mengelola keuangan. Menurutnya, kemandirian fiskal bukan sekadar target angka, tetapi fondasi utama untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, merata, dan berpihak kepada rakyat.
Hal tersebut disampaikan Harum saat berbicara di hadapan ratusan bupati dan wakil bupati dalam Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam, pekan lalu. Ia menilai ketergantungan berlebihan pada bantuan pusat harus segera ditinggalkan melalui transformasi besar pengelolaan keuangan daerah.
“Kemandirian fiskal dapat diwujudkan dengan menggali potensi pendapatan asli daerah secara inovatif, transparan, dan tetap ramah di kantong masyarakat,” ujar Harum.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini menekankan, daerah tidak boleh pasif menunggu transfer pusat. Pemerintah kabupaten dan kota justru harus proaktif “menjemput bola” melalui digitalisasi layanan, efisiensi birokrasi, serta optimalisasi aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal.
Ia juga mendorong pemanfaatan sektor pariwisata dan jasa secara kreatif guna memperluas basis pendapatan, tanpa membebani rakyat dengan pungutan berlebihan. Menurutnya, transformasi digital bukan tren semata, melainkan instrumen penting untuk menutup celah kebocoran anggaran.
“Dengan sistem digital, setiap rupiah belanja daerah bisa dipantau agar benar-benar berdampak langsung pada fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Harum menegaskan, kemandirian fiskal berarti pemerintah bekerja lebih cerdas, bukan membuat rakyat membayar lebih mahal. Tujuan akhirnya adalah memastikan uang rakyat kembali kepada rakyat melalui layanan yang berkualitas serta harga pangan yang tetap stabil.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa provinsi dan kabupaten merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Provinsi berperan sebagai simpul koordinasi, sementara bupati dan wali kota menjadi ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kabupaten adalah lumbung pangan, penjaga sumber daya alam, pusat industri berbasis wilayah, sekaligus wajah nyata kehadiran negara di tengah rakyat,” ujarnya.
Ia pun menutup dengan penegasan bahwa kemajuan nasional tidak mungkin tercapai tanpa daerah yang kuat dan mandiri. “Indonesia tidak mungkin maju tanpa kabupaten yang sejahtera dan berdaya,” pungkas Harum.
