lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
Musrenbang mengusung tema “Penguatan SDM dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas”. Forum ini dihadiri Gubernur Kalsel, H Muhidin, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus secara virtual, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Sekretaris Daerah, para bupati dan wali kota se-Kalsel, termasuk Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin, serta unsur perbankan, akademisi, dan organisasi masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut sejumlah prioritas nasional, di antaranya transformasi sosial, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan infrastruktur dan konektivitas seperti Jalan Trans Kalimantan, ketahanan pangan, adaptasi perubahan iklim, serta tata kelola lingkungan.
“Penyusunan RKPD 2027 harus selaras dengan tema RKP Nasional, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industrialisasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran agar program yang dijalankan tepat sasaran.
Sementara itu, Gubernur H Muhidin menyampaikan capaian indikator makro daerah yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 tercatat meningkat menjadi 76,10, naik 0,91 poin dari tahun sebelumnya dan berada di atas rata-rata nasional.
Pertumbuhan ekonomi Kalsel juga mencapai 5,22 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,04 persen. Selain itu, indeks kualitas lingkungan hidup berada di angka 78,23, mendekati rata-rata nasional 78,76.
Dari sisi pemerataan ekonomi, rasio gini Kalsel tercatat 0,281, lebih rendah dibanding rata-rata nasional 0,375, yang menunjukkan tingkat ketimpangan relatif rendah. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga berhasil ditekan menjadi 4,16 persen, lebih baik dari nasional yang berada di angka 4,85 persen.
“Alhamdulillah, sejumlah indikator makro menunjukkan peningkatan. IPM kita juga berada di peringkat ke-13 dari 38 provinsi di Indonesia,” ujar Muhidin.
Ia juga menyoroti penanganan banjir yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Pemerintah provinsi, kata dia, terus mendorong normalisasi sungai dari hulu ke hilir, termasuk pengerukan Sungai Alalak dan rencana pembangunan sodetan di wilayah Hulu Sungai Utara sepanjang 30–40 kilometer.
“Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas daerah agar penanganan banjir bisa lebih efektif,” jelasnya.
Melalui forum ini, pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, termasuk Kota Banjarmasin, berkomitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Editor: Tim Redaksi
